Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara II, Senayan DPR RI (03/09). Pada kesempatkan tersebut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut bahwa KPK menargetkan empat sasaran strategis yang akan direalisasikan pada 2025.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan OPDAT (Overseas Prosecutorial Assistance and Training) dari Amerika Serikat mengadakan lokakarya untuk meningkatkan keterampilan pegawai KPK dalam menangani kasus pencucian uang. Lokakarya bertajuk "Pencucian Uang melalui Layanan Perbankan dan Perusahaan di Negara-Negara Lepas Pantai" ini digelar di Gedung C1 KPK, Jakarta, pada Senin (2/9).
Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia telah mencatatkan berbagai langkah penting, jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan tantangan global, kebutuhan akan revisi UU Tipikor semakin mendesak.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Nawawi Pomolango, bersama Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana, memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Senin (03/09/2024). Kuliah yang bertema "Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi" ini bertujuan menginspirasi mahasiswa untuk aktif terlibat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam upaya penertiban retribusi wisatawan di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Penertiban ini menjadi penting mengingat adanya temuan terkait anomali dalam pengelolaan retribusi yang berpotensi merugikan keuangan negara, wisatawan, dan masyarakat setempat saat tim Korsup KPK melakukan pendampingan di Gili Tramena pada 17-18 Agustus 2024 lalu.
@KPK_RI :
