Berita KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam melakukan rekonsiliasi aset terkait Pendanaan, Personel, Prasarana, dan Dokumen (P3D) di Provinsi Papua. Tercatat, aset berupa tanah dan bangunan senilai total Rp1,3 triliun, berhasil ditertibkan dan dilakukan pencatatan ulang sehubungan dengan beralihnya kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah di lingkungan Provinsi Papua untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data penerima bantuan sosial se-Provinsi Papua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lain perlu segera merumuskan tata cara penanganan kasus pemerasan. Dalam penanganan kasus tersebut, perlindungan terhadap pelapor harus dijamin dan aparat penegak hukum memiliki persepsi yang sama dalam penanganan kasus pemerasan, agar tidak terhindar dari tuduhan penjebakan.

Membuat sebuah karya jurnalistik berupa laporan investigasi bukanlah hal yang mudah. Terlebih, di era digital seperti saat ini, jurnalis dalam ruang redaksi lebih banyak dialokasikan untuk berita harian, bukan investigasi. Hal ini diungkapkan Pemimpin Redaksi Narasi TV Zen RS dalam Diskusi Pemberantasan Korupsi di Pusat Edukasi Antikorupsi, Jumat (8/11).