Sebagai mitra strategis pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern pemerintahan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam agenda penguatan APIP melalui pemenuhan kebutuhan SDM untuk Inspektorat provinsi/kabupaten/kota, pada Rabu (13/9).
Melihat tingginya kasus suap yang melibatkan pelaku usaha, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus gencar mendiseminasikan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) yang saat ini telah berbentuk digital. Pancek digital menjadi alat bagi pelaku usaha untuk melakukan self-assessment dalam melihat kecukupan prosedur antikorupsi pada organisasinya. Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) pada Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Roro Wide Sulistyowati pada kegiatan Diseminasi Panduan Cegah Korupsi untuk BUMD di Jambi pada Selasa (12/9).
Pemerintah menetapkan anggaran untuk sektor infrastruktur sebesar Rp392,2 triliun untuk tahun 2023, serta telah menyiapkan anggaran Rp422,7 triliun untuk belanja infrastruktur di 2024. Anggaran yang besar ini perlu dikelola dengan transparan, agar dunia usaha yang bergerak di bidang infrastruktur seperti penyedia jasa konstruksi tidak terjebak dalam tindak penyuapan.
Dalam membangun sinergitas penegakan hukum penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Jaksa memiliki peran yang sangat dominan. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum (APH), seorang Jaksa tak hanya wajib dibekali kecerdasan, namun juga harus memiliki integritas personal, kapabilitas, serta profesionalisme guna menjadi jaksa yang paripurna.
Tujuan nasional Indonesia yang telah dibentuk tidak akan bisa terwujud jika korupsi dan perilaku koruptif terus menerus terjadi. Korupsi tidak hanya melanggar undang-undang, bukan hanya merugikan uang negara, bukan hanya merugikan perekonomian negara, namun juga mengganggu jalannya program pemerintah untuk rakyat.
@KPK_RI :
