Pengaduan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK membuka sarana pengaduan masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi menerima dan menangani laporan/pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. Sarana tersebut dibawah tanggung jawab Direktorat Pengaduan Masyarakat. Secara berkala Direktorat Pengaduan Masyarakat melaporakan rekapitulasi jumlah laporan yang masuk, rekapitulasi telaah dan tindak lanjutnya. Pengaduan/laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh KPK adalah pengaduan/laporan yang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.