Dalam rangka membangun manajemen talenta yang didukung dengan sistem informasi yang andal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov Bali) dalam rangka mengadopsi Sistem Manajemen Talenta atau “Simata” milik Pemprov Bali. Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali I Nyoman Parta di Hotel Aryaduta, Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu (5/6).

Setelah mengunjungi Kota Aceh dan Medan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini singgah di Kota Makassar untuk menggelar Roadshow Movie Day. Acara ini bagian dari rangkaian kegiatan Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2024. Melalui kegiatan ini, KPK mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan cara yang kreatif dan menyenangkan, yaitu melalui film.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan penghargaan Digital Government Award Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024, untuk Penerapan SPBE Terbaik pada Kategori Lembaga Pemerintahan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketua KPK Nawawi Pomolango menerima langsung penghargaan tersebut di Jakarta, Senin (27/5) lalu.

Korupsi merupakan kejahatan melawan hukum luar biasa, yang sering kali dilakukan secara kolektif. Mirisnya, tanpa disadari, perkara tindak pidana korupsi kerap melibatkan orang dekat atau bahkan anggota keluarga. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat menekankan bahwa pencegahan korupsi sejatinya dapat dimulai dari lingkup terkecil, yakni pembentukan keluarga berintegritas.

Top