Sejak 2019, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong utilisasi NIK untuk meningkatkan akurasi ketepatan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Hal ini dilakukan agar kedepannya, tidak lagi ditemukan sengkarut distribusi bansos, seperti adanya data ganda hingga penerima fiktif.
Pentingnya pemanfaatan data dalam pengukuran korupsi menjadi tema pokok dalam Global Conference on Harnessing Data to Improve Corruption Measurement yang diselenggarakan oleh International Anti-Corruption Academy (IACA) di Vienna, Austria 30 – 31 Agustus 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir dalam forum ini, menyatakan dukungannya dalam menumukan pendekatan relevan untuk menciptakan indikator baru pengukuran korupsi berstandar internasional.
Rangkaian Roadshow Bus Antikorupsi jelajah Sumatera resmi dimulai dari Bengkulu, ditandai dengan seremonial pembukaan pada Kamis (31/8) di Lapangan Merdeka, Bengkulu. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana secara tegas mengajak masyarakat Bengkulu untuk perangi praktik korupsi, bersinergi bersama KPK melalui tiga pendekatan yaitu pencegahan, pendidikan, dan penindakan.
Memberantas korupsi dengan menggunakan strategi pendidikan dan pencegahan membutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini akan lebih efektif jika tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat ikut terlibat, dan menyebarluaskan budaya antikorupsi melalui pendekatan nilai-nilai khas yang ada di tiap tokoh tersebut.
Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi secara simultan guna menyelamatkan keuangan dan kerugian negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8).
@KPK_RI :
