Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rangkaian kegiatan bimbingan teknis (bimtek) asistensi pengisian dan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di lingkungan Pemkab Buton Selatan dan Pemkab Wakatobi. Bimtek diselenggarakan untuk mendorong pelaporan LHKPN di kedua pemkab tersebut mengingat tingkat partisipasi yang masih rendah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemkot Prabumulih menertibkan 120 aset. Hal tersebut disampaikan Koordinator Wilayah II KPK Abdul Haris dalam rapat monitoring evaluasi (monev) yang berlangsung pada Senin (4/11) di Kantor Pemkot Prabumulih, Sumatera Selatan. Aset tersebut berupa tanah yang masih belum bersertifikat dan enam kendaraan dinas senilai total Rp2 miliar.

Barang rampasan dari kasus Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama terdakwa Ojang Sohandi berupa 1 unit kendaraan mini bus kini dikelola oleh Biro Umum KPK. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KM.6/WKN.07/KNL.03/2019, barang tersebut akan digunakan untuk operasional Unit Reaksi Cepat (URC) KPK.

Top