Membaiknya ekonomi dan kian meluasnya peluang di dunia usaha memunculkan konsekuensi bertambah besarnya tanggung jawab dunia usaha, terutama dalam menjaga ekosistem agar tetap bersih dari kecurangan dan penyimpangan. Potensi negatif tersebut dapat dihindari, jika para pelaku dunia usaha menjaga integritasnya dan menerapkan budaya antikorupsi dalam setiap sisi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya pada sektor perizinan dan manajemen aset. Sektor ini disinyalir menjadi area yang rawan terjadi praktik korupsi karena melibatkan keputusan-keputusan yang memiliki dampak ekonomi dan bisnis yang signifikan, serta adanya akses terhadap sumber daya dan kekuasaan yang bisa disalahgunakan. Misalnya dalam kasus penyelamatan Danau Toba.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) se-provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (27/7) di Manado. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi yang telah diamanatkan Undang-Undang kepada KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya pendidikan untuk menumbuhkan budaya antikorupsi. Diiringi dengan langkah pencegahan dan penindakan, pemberantasan korupsi di Indonesia akan berjalan maksimal demi mencapai tujuan negara yang termaktub dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.
Pengelolaan sumber daya alam (SDA) sektor pertambangan perlu pengawasan yang ketat guna memastikan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab bisnis pada sektor ini menjanjikan perputaran uang dan keuntungan yang besar, sehingga berisiko dijadikan ladang basah korupsi. Mulai dari modus suap, pemerasan, hingga gratifikasi, melalui proses perizinan.
@KPK_RI :
