Berita KPK

Di balik keindahan alamnya yang memikat wisatawan dari berbagai penjuru dunia, Gili Trawangan, yang terletak di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (KLU, NTB), menyimpan masalah pelik yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Sengkarut pengelolaan lahan yang belum menemukan titik terang, menjadi hambatan utama dalam optimalisasi aset di pulau ini. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir untuk melakukan pendampingan pada pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah terkait status lahan di Gili Trawangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi menggelar agenda rapat koordinasi pemantauan program tematik pencegahan korupsi bersama jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Papua Selatan, Selasa (20/8). Kegiatan yang terselenggara di Ruang Cazoary Hotel Halogen, Kabupaten Merauke berfokus pada perbaikan tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan.

Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang krusial bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Sayangnya, dalam empat bulan terakhir, dua Pulau Gili Trawangan dan Meno mengalami krisis air bersih yang serius. Kondisi ini bahkan mengakibatkan beberapa wisatawan membatalkan kunjungan mereka setelah mengetahui krisis air yang melanda dua pulau tersebut.

Permasalahan pengelolaan sampah di Gili Trawangan masih menjadi persoalan serius, yang belum usai. Hal itu ditemukan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V ketika melakukan tinjauan lapangan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (18/8).