Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung menggandeng United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk penyusunan pedoman standar nasional pemeliharaan barang bukti dan aset sitaan. Sebagai upaya awal, KPK menggelar Workshop Penyusunan Standar Nasional Pengelolaan Barang Bukti dan Aset Sitaan bersama Kejaksaan Agung dan UNODC di Gedung ACLC KPK, Rabu (15/11).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang saat ini telah masuk ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Diikuti ratusan ribu peserta di berbagai lokasi dalam dan luar negeri, proses seleksi ini diselenggarakan KPK berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, guna memastikan terlaksananya ketentuan tentang prinsip-prinsip pengadaan CPNS.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar agenda diskusi bersama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut implementasi atas komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia terhadap perangkat rekomendasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), pada Senin (13/11).
Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk pemberantasan korupsi yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan wakil ketua KPK Johanis Tanak dalam kegiatan Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang dilaksanakan di Istora Papua Bangkit, Jayapura pada Selasa (14/11). Acara ini merupakan kolaborasi antara KPK bersama Pemerintah Provinsi Papua.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengukuran citra dan reputasi kelembagaan melalui Survei Reputasi Organisasi. Dalam pelaksanaannya KPK bekerja sama dengan civitas akademisi untuk menjaga objektivitas surveinya.
@KPK_RI :
