Dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menertibkan aset Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) senilai Rp4 triliun.
Korupsi merupakan ancaman terbesar bagi masa depan bangsa. Korupsi politik bahkan dinilai bisa membuat ekonomi negara menjadi bangkrut karena sendi-sendi kekuasaan itu telah digrogoti oleh koruptor yang berada diarea kekuasaan.
Jakarta, 2 Oktober 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan DMP (Direktur PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)) dalam perkara dugaan suap terkait dengan Proyek Baggage Handling System (BHS) di PT. Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI Persero) Tahun 2019.
Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Dit. Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan lokakarya mengenai Corruption Risk Assessment (CRA) yang merupakan modifikasi dari Corruption Impact Assessment (CIA).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Pemerintah Daerah Sumatra Selatan dalam melakukan penertiban aset daerah dengan nilai lebih dari Rp155 miliar dari sejumlah kegiatan pencegahan korupsi di wilayah Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas.
@KPK_RI : Pemenang favorit diraih film berjudul Unbaedah karya Iqbal Ariefurrahman. Film berlatar suasana bulan Ramadhan. Tok… t.co/WTwcGiyw9V
@KPK_RI : Pemenang terbaik film ACFFest 2019 tahun ini diraih film Home Sweet Home. Film berdurasi 16 menit ini adalah karya… t.co/f0hkGYJ19E
@KPK_RI : Pimpinan KPK, Agus Rahardjo membuka malam penghargaan Acffest 2019 (8/12), sebagai rangkaian peringatan Hari Antiko… t.co/6ZTarKTV6Q
@KPK_RI : Setelah melalui serangkaian tahapan dalam kegiatan Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2019, KPK mengumumkan pe… t.co/ICLgUWbOgI
@KPK_RI : Daftarkan dirimu untuk ikut menjadi peserta diskusi dalam Festival Media Digital Pemerintah tahun 2019! Daftar lang… t.co/BRQQ2Lkolk
Bahasa Indonesia 
English (UK)