Berjalannya pemerintahan yang bersih menjadi satu kesatuan dari pembangunan nasional yang lebih mengarah pada peningkatan kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah, sehingga secara keseluruhan pondasi pemerintah menjadi sebuah sistem yang sangat kompleks.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar rangkaian pelatihan kedua Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) 2023 untuk tiga kementerian yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm), dan Kementerian Agama (Kemenag) di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (27/7).

Guna mengukuhkan nilai-nilai antikorupsi kepada pasangan dan keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas dengan tema “Tanamkan Nilai Budaya Antikorupsi Melalui Keluarga, Wujudkan ASN Kota Pontianak Berintegritas” di Aula Sultan Syarif Abdul Rahman (SSA) Kantor Walikota Pontianak, Rabu (26/7).

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk perbaikan sistem dan penegakan hukum di berbagai sektor. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat masih berada di atas angka 100, yakni 108 dan 120 perkara. Artinya, permasalahan korupsi belum sepenuhnya teratasi.

Top