Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan enam rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan tata kelola Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Enam rekomendasi ini tercantum dalam surat KPK kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tertanggal 30 Maret 2020.
Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id, kedepan bisa diakses lewat aplikasi JAGA.ID.
Pemberdayaan media massa lokal dibutuhkan sebagai salah satu pilar pengawasan dalam program penanganan covid-19. KPK menyadari, partisipasi media massa di daerah penting. Tidak saja dalam kerangka pengawasan, tetapi juga bisa menjadi sarana keterbukaan informasi mengenai penanganan pemerintah daerah di masa pandemi ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bantuan sosial terutama terkait dengan masa pandemik Covid-19 di beberapa daerah. Masalah utamanya berkaitan dengan belum ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbaui di sejumlah daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Pemerimtah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan anggaran Covid-19 secara efektif dan rasional sesuai dengan peruntukan anggaran penanganan pandemic dan tidak memanfaatkan dana ini untuk keperluan pilkada.
@KPK_RI : Selamat Pagi #KawanAksi Hari ini masih berlangsung #SerialWebinar #KongresKebudayaanDesa Yang mau bergabung janga… t.co/qs6wGKDSY3
@KPK_RI : [INFO KPK] Yuk! buat #KawanAksi yang penasaran tentang #JAGABansos bisa ikutan #KEPOinKPK "JAGA-in Bansos bareng KP… t.co/q0z8niKsP6
@KPK_RI : [BERITA KPK] JAGA Tambah 3 Fitur Baru, Mudahkan Publik Berpartisipasi t.co/saHR2M3GYt
@KPK_RI : Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, fitur ini disesuaikan dengan kebutuhan di tengah masa pandemi Covid-19.… t.co/NP2wHTeJHb
@KPK_RI : Kali ini platform JAGA ditambah dg 3 fitur baru yaitu fitur anggaran Covid-19 pemerintah daerah di modul… t.co/74W7zuPzuP
Bahasa Indonesia 
English (UK)