Berita KPK

Salah satu yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah, adalah optimalisasi penerimaan daerah melalui pajak. Melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), KPK mendampingi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Senin (24/2), dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemkot Tanjung Pinang, Pemkot Batam, Pemkab Bintan, Pemkab Karimun, dan Pemkab Lingga.

Setelah dilantik pada 5 Februari 2020 lalu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (20/2).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau penyelenggara negara untuk segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Dunia bisnis sangat rentan dengan perilaku korupsi. Dari data Transparency International Indonesia di tahun 2017, sebanyak 80% kasus korupsi melibatkan pihak swasta.  Suap, menjadi salah satu senjata ampuh bagi pihak swasta untuk memperoleh peluang bisnis. Hal itu diungkapkan oleh Dosen Paramadina Ahmad Khoirul Umam saat Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam, Selasa (18/2).