Sebagai upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery) dalam penanganan tindak pidana korupsi, dalam Arah Kebijakan tahun 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya menyebut optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui penanganan perkara dalam bentuk case building, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan tindak pidana dengan subyek hukum korporasi.

Pemberantasan korupsi adalah upaya bersama yang membutuhkan peran dari setiap warga negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengajak pelajar se Jawa timur untuk berkontribusi sesuai dengan peran yang bisa dilakukan di sekitarnya. Kepala Satuan Tugas pada Direktorat Sosialisasi dan Kampanye KPK Adhi Setyo Tamtomo menyebut bahwa pemberantasan korupsi dimulai dari diri sendiri.

Vilnius, 20 Juni 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpartisipasi sebagai pembicara dalam pertemuan terbatas tingkat tinggi High-Level Meeting of Law Enforcement and Anti-Corruption Authorities on Combatting High-Level Corruption, Kamis (20/6) di Vilnius, Lithuania. Forum tertutup yang berlandaskan pada aturan Chatham House tersebut dihadiri oleh 30 orang delegasi tingkat tinggi dari berbagai negara dan kawasan, guna berbagi pandangan dan pengalaman terkait high-level corruption, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara dan pebisnis besar.

Lemahnya pengawasan dan penertiban galian C oleh pemerintah daerah (Pemda) dapat membawa berbagai dampak negatif, baik bagi keuangan daerah, lingkungan, maupun masyarakat. Apalagi, ditambah tidak adanya regulasi dan pengawasan yang jelas dari Pemda. Jika terus dibiarkan, Pemda bisa kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga menghambat kemajuan daerah, salah satunya seperti yang terjadi di daerah Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Top