Sebagai rangkaian kegiatan roadshow bus “Jelajah negeri bangun antikorupsi” di Surabaya,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Anti-Corruption Talk  Series di Gedung Aula Garuda Mukti, Universitas Airlangga Surabaya, Jumat (14/6). Acara ini menghadirkan penulis-penulis  jurnal integritas yang diterbitkan oleh KPK sebagai narasumber yang memaparkan hasil riset yang mereka tulis pada Jurnal KPK.

Pelibatan kesadaran diri terhadap nilai-nilai moral dan kejujuran, menjadi sebuah dorongan pembentukan sikap dalam beretika dan berintegritas pada setiap tindakan dan keputusan individu. Berkenaan dengan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa melakukan upaya pencegahan korupsi demi menjaga nilai integritas dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi di tengah masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan di daerah, termasuk menambah pundi-pundi pemasukan daerah untuk menyokong APBD. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Stranas PK berkolaborasi menuntaskan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan BUMD.

Sebagai upaya berkelanjutan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa menunaikan inventarisasi melalui pemantauan dan pemberian rekomendasi terhadap aparat pengawas internal pemerintah (APIP) daerah. Beserta asistensi ini hendaklah dapat meningkatkan kapabilitas dan fungsi APIP dalam hal melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tatakelola dan Pelayanan Publik Sektor Kesehatan dengan jajaran RSUD Kota Mataram pada Rabu (12/6) di RSUD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rakor ini bertujuan untuk membahas pencegahan potensi korupsi serta memaparkan permasalahan yang kerap terjadi di sektor fasilitas pelayanan dan kesehatan (fasyankes).

Top