Komisi Pemberantasan Korupsi mendampingi Pemerintah Provinsi Bengkulu meluncurkan sistem pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Sistem ini diharapkan bisa menggugah masyarakat Bengkulu untuk berani melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan pejabat dan jajaran birokrasi di wilayahnya.
Masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan temuan penyalahgunaan dana bansos melalui aplikasi JAGA Bansos. KPK menjamin keamanan pengaduan lewat aplikasi ini, agar masyarakat tak ragu lagi untuk ikut andil mengawal dan menjaga penyaluran dana bansos selama masa pandemi.
Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi membahas capaian Monitoring for Prevention (MCP) dan penanganan pandemi Covid-19.
Fitur dan Konten platform JAGA terus diperbarui demi mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi mengawal kebijakan pemerintah dan mencermati anggaran pemerintah daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan agar masyarakat mewaspadai penyalahgunaan penggunaan logo dan identitas lembaga KPK. Jika masyarakat tidak yakin, segera konfirmasikan ke Kontak Center KPK 198.
@KPK_RI : RT @PIP_KPK: Selamat Pagi, Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan Pelayanan LHKPN KPK dapat dilakukan…
@KPK_RI : RT @kanal_kpk: Di Korea Utara koruptor dieksekusi dengan anjing liar. Kalau di Indonesia seperti itu, koruptor pada kabur kali yah. Yuk de…
@KPK_RI : KPK saat itu merekomendasikan agar menghentikan sementara program kartu prakerja gelombang ke-4. Berita selengkapn… t.co/hBsOZVDkrt
@KPK_RI : Salah satu permasalahannya krn desain program Kartu Pra kerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres No. 36 Th… t.co/81mMXSIwib
@KPK_RI : Saat memaparkan hasil kajian & rekomendasi kpd Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait, KPK menemukan… t.co/1zhsXyNYOc
Bahasa Indonesia 
English (UK)