Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya NPWP cabang dan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan lokasi tempat usaha untuk peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pemerintah daerah (Pemda).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kejelasan kepemilikan aset dan Barang milik Daerah (BMD). Sertifikasi aset perlu terus dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan yang berpotensi menjadi praktik korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan penguatan terhadap inspektorat daerah. Sebagai “navigator” Pemda, Inspektorat harus kuat dan berdaya mengawal program-program Pemda.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa pelanggaran kegiatan usaha bisa berpotensi diikuti oleh tindakan korupsi, khususnya pelanggaran yang terkait dengan lingkungan dan perpajakan. KPK juga mendorong pemberian sanksi yang tegas kepada pengusaha yang melanggar dan tak kooperatif.
Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (ACLC) menyelenggarakan pelatihan yang bekerja sama dengan United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) mengenai Open Data Standards. Pelatihan ini dilakukan secara daring guna mengakomodir narasumber ahli yang berada di berbagai negara. berlangsung sejak 2 - 4 Juni 2021.
@KPK_RI : Sementara itu, dalam sambutannya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset & Tek… t.co/sJmUFBCbao
@KPK_RI : Sedangkan untuk implementasi PAK pada perguruan tinggi, ada dua pilihan yang dapat dilakukan kampus, yaitu dalam be… t.co/Gq33YH2fCL
@KPK_RI : “Sejak 2012 lebih dari 3.500 dosen mengikuti TOT PAK. TOT ini juga akan terus kita lakukan. Tahun ini akan ada 1.50… t.co/gM8kwzcLUa
@KPK_RI : “Kuantitas implementasi pendidikan antikorupsi pada jalur formal, nonformal & pada setiap jenjang pendidikan perlu… t.co/ryMyEJI7N6
@KPK_RI : Acara tersebut dihadiri oleh 38 rektor, wakil rektor & PPK dari 16 perguruan tinggi negeri di wilayah Indonesia tim… t.co/4UJYXzb1dC
