Regulasi Tipikor

Kegiatan roadshow bus KPK: “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” dilaksanakan mengingat upaya mencegah korupsi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh KPK. KPK harus secara konkrit berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai korupsi dan bagaimana cara melawan korupsi. Selain itu, mencegah korupsi dibutuhkan inovasi dan strategi, salah satunya dengan menghadirkan KPK secara langsung di tengah-tengah masyarakat untuk menjembatani upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan masyarakat umum.

Upaya menghadirkan KPK di tengah masyarakat secara langsung salah satunya dilaksanakan dengan kegiatan “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” ke berbagai daerah di Indonesia. Medium yang digunakan dalam rangkaian kegiatan ini adalah dengan menggunakan Bus Antikorupsi yang di dalamnya terdapat berbagai perangkat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi.

Dewan Pengawas KPK menyusun tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengawas sesuai yang diamanatkan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas memberikan dukungan
administratif dan teknis operasional kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sekretariat Dewan Pengawas KPK terdiri atas:

 a) Bagian Tata Usaha Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan administrasi umum dan pemberian dukungan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengawas KPK.

b)  Kelompok Jabatan Fungsional Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengawas KPK sesuai bidang keahlian dan keterampilan

Struktur Organ Pelaksana Dewan Pengawas KPK

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai mitra kerja yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK telah membangun kerja sama dengan berbagai pihak, baik secara formal maupun informal, termasuk dengan kementerian dan lembaga negara, institusi terkait, penyedia jasa keuangan dan telekomunikasi, lembaga/organisasi/komunitas anti korupsi, serta CSO dan pihak perguruan tinggi. Kerja sama ini dibangun dalam rangka mendukung kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tujuan dan Manfaat

Kerja sama yang efektif merupakan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mengukur efektivitas kerja sama tersebut, maka disusun alat ukur dalam bentuk Indeks Kerja Sama. Setiap tahunnya, KPK melalui Direktorat PJKAKI melakukan kegiatan Indeks Kerja Sama untuk memberikan gambaran kerja sama yang telah dibangun dan menjadi alat untuk evaluasi atas implementasi kerja sama yang telah dilakukan selama ini dengan para stakeholder terkait.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Direktorat PJKAKI mengambil tema khusus terkait pengukuran kerja sama yaitu yang berkaitan dengan pertukaran informasi dan data sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Direktorat PJKAKI yang memiliki tugas untuk membangun jaringan informasi dan data sesuai prioritas organisasi.

Indeks ini akan mengukur dari dua perspektif yaitu kepuasan mitra yang telah melakukan implementasi kerja sama pertukaran informasi dan data serta kepuasan mitra yang menjadi sumber/wali data dalam kaitannya mendukung kinerja KPK, sebagai indikator keterhubungan yang baik dalam rangka meningkatkan efektivitas pengumpulan informasi dan data.

Waktu

Survei ini berlangsung pada periode 31 Oktober sampai dengan 2 Desember 2022

Metode Survei

Responden yang terpilih selanjutnya akan dikirimkan link kuesioner melalui WhatsApp Blast resmi dengan list sebagai berikut:

Keamanan Informasi dan Data

Survei dibangun patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik. Kami menjamin kerahasian informasi responden.