Kajian perijinan dan pengawasan obat JKN ini merupakan lanjutan dari rangkaian kajian Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggaran Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2013. Kajian ini dilatarbelakangi beberapa realitas di tengah masyarakat diantaranya data izin edar (NIE) obat di BPOM tidak update sebagai dasar pengadaan e-catalogue obat, tidak semua obat di FORNAS dapat tayang di e-catalogue obat 2017 (hanya 80%) dari yang diajukan karena gagal lelang, proses pemberian izin edar obat di BPOM memakan waktu yang lama, dan persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPOM oleh instansi terkait rendah, jumlah obat beredar di Indonesia didominasi obat branded yang sebagiannya tidak rasional, dan harga obat di Indonesia termahal di ASEAN.

Indonesia adalah produsen batubara terbesar kelima di dunia setelah China, Amerika Serikat, India dan Australia. Sebelum tahun 2015, Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar di dunia dengan rata-rata produksi yang tercatat di tahun 2012-2015 mencapai lebih dari 400 juta ton per tahun. Sedangkan sumberdaya batubara Indonesia saat ini mencapai 99,2 miliar ton dengan cadangan terbukti mencapai 13,3 miliar ton, yang mayoritas tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan dan sebagian Papua.

Upaya pemberantasan korupsi tak bisa dengan memangkas yang terlihat saja. Melainkan harus dengan gerakan sosial yang luas dan mendalam, mengarah pada perubahan sosial budaya. Gerakan sosial pemberantasan korupsi merupakan kebangkitan masyarakat untuk bersama-sama mengoreksi kondisi dan menghadirkan kehidupan lebih baik. Tujuan akhirnya tidak hanya perubahan sikap dan perilaku individu di dalam masyarakat itu sendiri, melainkan juga memunculkan tatanan sosial baru yang bebas dari korupsi.

Subsidi sektor pertanian menjadi kebijakan yang diterapkan di banyak negara. Signifikansi campur tangan pemerintah di sektor pertanian tidak dapat dipisahkan dari aspek strategis sektor tersebut dalam membangun kedaulatan bangsa. Pertanian menyangkut soal pangan yang berkait erat dengan mati hidupnya sebuah bangsa serta potensial menjadi subjek tekanan dunia internasional.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Dengan demikian, pembangunan kelautan haruslah memberikan arahan dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekonomi pesisir dan laut.

Top