Kajian dan Publikasi Lainnya

Ketersediaan pangan menjadi komponen penting di sebuah negara. Pangan memiliki peran strategis dalam mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di tingkat nasional. Meskipun memegang kedudukan strategis, peran negara dalam menjaga penyediaan pangan nasional melalui fungsi buffer stock belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini setidaknya tergambar dari keriuhan penyediaan beberapa komoditas pangan, dalam hal ini berkaitan dengan pengadaan beras dari sumber impor maupun ketersediaan komoditas kedelai, jagung, bahkan minyak goreng. Selain itu, belum tuntasnya penyelesaian penggantian CBP turun mutu juga menjadi bagian pokok yang mendorong pelaksanaan kajian.

Unduh Kajian Tata Kelola Buffer Stock Penyediaan Pangan

Impor produk hortikultura memiliki peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat maupun industri. Selama periode 2016-2020, rerata impor produk hortikultura dibanding keseluruhan impor barang konsumsi mencapai angka 14.28%. Untuk komoditas tertentu, misal bawang putih, pemenuhan melalui sumber impor mencai persentase lebih dari 90%.

Kendatipun intensitas impor produk hortikultura tinggi, tata kelola pelaksanaan kegiatan masih membuka ruang korupsi. Dalam konteks tersebut kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengindentifikasi celah korupsi serta memberikan saran perbaikan guna menutup celah korupsi.

Unduh Kajian Tata Kelola Importasi Produk Hortikultura

Perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam pembangunan nasional, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional. Salah satu bentuk perlindungan KI oleh pemerintah yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan KI dalam permohonan/ pendaftaran/ pencatatan KI. Namun penyelenggaraan layanan KI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Data pengaduan masyarakat terkait pelayanan KI yang diterima oleh KPK dan ORI menunjukkan bahwa masih terdapat praktik maladministrasi. Praktik tersebut berpotensi koruptif dan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pelayanan KI, menghambat komersialisasi KI oleh pemegang atau pemilik KI, sehingga dapat merugikan pemegang atau pemilik KI.

Unduh Kajian Tata Kelola Pelayanan Kekayaan Intelektual

Dari hasil kajian singkat yang dilakukan terhadap program BSU, ditemukan tiga potensi masalah, antara lain lemahnya regulasi yang mengatur pemberian Program BSU, potensi ketidaktepatan sasaran penerima program BSU, dan potensi tumpang tindih calon penerima program BSU yang juga menerima program bantuan sosial reguler atau program bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19.

Unduh Kajian Bantuan Pemerintah Program Subsidi Upah (BSU) 2020

Kajian ini berupaya untuk mengidentifikasi risiko korupsi atau fraud yang berpotensi muncul khususnya pada skema pembayaran klaim layanan COVID-19 dan memberikan saran untuk memitigasi risiko korupsi/fraud tersebut dengan menganalisis sejumlah regulasi yang ada.

Unduh Kajian Identifikasi Risiko Korupsi Pada Penanganan Pandemi COVID-19 - Alokasi Pembayaran Klaim Layanan Covid-19

Fasilitas perpajakan diberikan dalam rangka mobilisasi sarana dan/ atau prasarana dan industri dalam penyediaan obat-obatan, alat kesehatan dan alat pendukung lainnya untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ketepatan pemanfaatan fasilitas perpajakan (tepat sasaran), akurasi nilai pajak (tepat jumlah), ketepatan waktu pelaporan dan pemberian fasilitas (tepat waktu) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini diperlukan agar pemberian fasilitas perpajakan diterima oleh yang berhak, sesuai dengan tujuan sekaligus untuk menjaga agar potensi penerimaan pajak tidak semakin menurun karena penyalahgunaan fasilitas perpajakan.

Unduh Kajian Insentif Pajak di Bidang Kesehatan