Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mendorong kesadaran akan risiko korupsi. Survei ini dilakukan dengan  cara  memetakan  resiko korupsi  seperti suap/ gratifikasi dalam layanan, penggelembungan anggaran, nepotisme dan suap dalam perekrutan pegawai, jual-beli jabatan hingga rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa. Penilaian ini juga dimaksudkan untuk melihat efektivitas sosialisasi mengenai korupsi, whisleblower system dan upaya anti korupsi lainnya.

Survei Penilaian Integritas ini menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakukan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan pengelolaan SDM di lembaga tersebut. Koresponden dalam survei ini meliputi pegawai (internal), pengguna layanan atau stakeholder(eksternal), ahli di bidang korupsi dan  juga melihat hasil kepatuhan LHKPN dari lembaga tersebut atau laporan pengaduan masyarakat kepada KPK.

Tahun 2018, SPI dilakukan terhadap 6 Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi. Untuk tahun 2019, KPK menargetkan agar SPI dapat dilakukan di 84 Kementerian/Lembaga dan seluruh Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota. Survei ini bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif dari seluruh lembaga tersebut sangat diharapkan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas ini.

Silakan mengunduh dokumen terkait dengan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas seperti buku panduan, buku saku hasil, serta formulir kerjasama disini.

  1. Buku Panduan Survei Penilaian Integritas 2017
  2. Buku Saku Hasil SPI 2017
  3. Laporan ilmiah Survei Penilaian Integritas 2017
  4. Surat Kerjasama KLOP SPI 2019
  5. Guidebook SPI (Integrity Assessment)
  6. Integrity Assessment 2017 Report

Pertambangan mineral dan batubara (Minerba) merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) tak terbarukan (unrenewable) yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia untuk dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus mengacu pada UUD 1945, khususnya pasal 33 yang mengamanatkan pengelolaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Studi banding tentang keberhasilan dan kegagalan lembaga antikorupsi di luar negeri ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai faktor-faktor yang penghambat dan pendukung keberhasilan dari suatu negara dalam memberantas korupsi dimana penanganan kasus korupsi termasuk salah satunya dilakukan/ditangani oleh lembaga tersebut.

Kajian sistem tata kelola komoditas kelapa sawit dilaksanakan tahun 2006 oleh KPK. Kegiatan ini dilatarbelakangi permasalahan dalam pengelolaan komoditas kelapa sawit, dimana terdapat kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang menimbulkan kerugian sebesar USD 295 juta (World Bank, 2015). Sepanjang 2015 terjadi 127 konflik lahan dengan luas lahan konflik 200.217 Ha (KPA, 2015).

Top