Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui Pilkada langsung, masyarakat dapat menilai langsung kualitas calon kepala daerah meliputi kompetensi, integritas, dan kapabilitasnya. Proses pencalonan dan pemilihan menentukan kualitas dan integritas Kepala Daerah terpilih.

Upaya pemberantasan korupsi tak bisa dengan memangkas yang terlihat saja. Melainkan harus dengan gerakan sosial yang luas dan mendalam, mengarah pada perubahan sosial budaya. Gerakan sosial pemberantasan korupsi merupakan kebangkitan masyarakat untuk bersama-sama mengoreksi kondisi dan menghadirkan kehidupan lebih baik. Tujuan akhirnya tidak hanya perubahan sikap dan perilaku individu di dalam masyarakat itu sendiri, melainkan juga memunculkan tatanan sosial baru yang bebas dari korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah serta stakeholder terkait menyelenggarakan rapat supervisi dan monitoring terhadap Gerakan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Energi, di Jakarta pada hari Senin (15/02).

Pada tahun 2014, KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi atas pertambangan mineral dan batubara yang berlokasi di 12 provinsi yakni Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Setelah Kota Yogyakarta, pada 2015 KPK bergerak ke Provinsi Bali sebagai wilayah pilot project kedua dengan pertimbangan bahwa nilai-nilai budaya dan sistem adat yang ada di Bali telah terlembagakan dengan kuat (ada struktur adat yang berjalan dan dipatuhi di Bali), ini berbeda dengan daerah lain. Sehingga, sangat mudah menggerakkan partisipasi orang tua dan anak untuk suatu program yang ada dengan menggunakan struktur adat yang ada.

Top