Fasilitas perpajakan diberikan dalam rangka mobilisasi sarana dan/ atau prasarana dan industri dalam penyediaan obat-obatan, alat kesehatan dan alat pendukung lainnya untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ketepatan pemanfaatan fasilitas perpajakan (tepat sasaran), akurasi nilai pajak (tepat jumlah), ketepatan waktu pelaporan dan pemberian fasilitas (tepat waktu) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hal ini diperlukan agar pemberian fasilitas perpajakan diterima oleh yang berhak, sesuai dengan tujuan sekaligus untuk menjaga agar potensi penerimaan pajak tidak semakin menurun karena penyalahgunaan fasilitas perpajakan.

Unduh Kajian Insentif Pajak di Bidang Kesehatan

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Cadangan DAK Fisik belum memadai. Relaksasi kebijakan penyaluran Cadangan DAK Fisik belum disertai dengan penguatan atas aspek akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan. Merespon permasalahan diatas, KPK merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sekiranya pendanaan melalui instrumen Cadangan DAK Fisik berlanjut di periode 2021,

Unduh Kajian Kebijakan Pengelolaan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM sebagai salah satu upaya nyata pencegahan praktik korupsi. Tujuan dari kajian ini adalah memetakan titik rawan korupsi dari pengelolaan program dan memberikan rekomendasi agar program dapat dilaksanakan dalam tata kelola yang baik, efektif, dan efisien

Unduh Kajian Kebijakan Subsidi Bunga/Margin Kredit/Pembiayaan UMKM Dalam Program PEN 2020

Kajian ini mendalami kebijakan Penempatan Dana dalam kerangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Analisis dalam kajian menggunakan analisis kerentanan korupsi (corruption risk assessment) terhadap regulasiregulasi utama kebijakan, dengan indikator meliputi aspek kepatuhan, pelaksanaan, proses administrasi, dan kontrol korupsi. Kajian ini dilakukan sebagai upaya dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi permasalahan yang timbul pada regulasi dan implementasi kebijakan Penempatan Dana dalam kerangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya potensi korupsi dalam kebijakan tersebut.

Unduh Kajian Pemulihan Ekonomi Nasional - Penempatan Dana

Tujuan pokok kajian yaitu mengidentifikasi celah korupsi serta memberikan rekomendasi untuk menutup celah korupsi dalam pengelolaan anggaran logistik/pangan/sembako. Dalam pelaksanaannya, perspektif yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dilakukan terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam manajemen kebijakan publik.

Unduh Kajian Pengelolaan Anggaran Logistik/Pangan/Sembako Untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Kajian ini disusun dengan cara melakukan penelitian pada proses subsidi pemerintah terhadap imbal jasa penjaminan pemerintah yang terkait dengan Program Penyelamatan Ekonomi Nasional, yang bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang masih berpotensi korupsi serta memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil dari kajian diharapkan dapat mendukung Kementerian Keuangan yang sedang melaksanakan program Penyelamatan Ekonomi Nasional sehingga dapat berjalan secara akuntabel.

Unduh Kajian Penjaminan Pemerintah Kredit Modal Kerja UMKM dan Korporasi 2020

Top