Buku Studi Inovasi Layanan Kesehatan di Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik telah berhasil diselesaikan oleh Tim Peneliti di Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyusunan studi ini dilakukan melalui observasi lapangan pada daerah terpilih, yaitu: Kabupaten Jembrana melalui program Jaminan Kesehatan Jembrana, Kota Palangka Raya melalui Puskemas Pahandut dan Provinsi Jawa Timur melalui RSUD Dr. Soedono.

Studi ini dilakukan bertujuan untuk memahami fungsi penganggaran yang baik, menyadari fungsi penganggaran yang terjadi saat ini, mampu meningkatkan kapasitas diri dan organisasi dalam melaksanakan fungsi penganggaran, dan mampu memahami cara mendeteksi dan mencegah potensi korupsi dan pemborosan keuangan daerah dalam proses penganggaran.

DPRD mempunyai kedudukan ganda yakni sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur penyelenggara negara. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum dengan fungsi menampung aspirasi masyarakat, mengagregasi kepentingan rakyat serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses berpemerintahan dan bernegara. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD adalah mitra yang berkedudukan sejajar dengan Kepala Daerah.

Dalam sebuah organisasi kepuasan kerja secara menyeluruh merupakan hal yang penting. Kepuasan pegawai ini merupakan suatu prasyarat untuk meningkatkan produktifitas, tanggung jawab, kualitas, loyalitas dan pelayanan kepada pelanggan ( customer service ) dari organisasi bersangkutan.

Sebagai lembaga publik yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 30/2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya ke publik. Selain pelaporan ke DPR dan audit BPK. KPK perlu juga mengetahui persepsi dan harapan masyarakat terhadap kinerja dan capaian KPK sebagai salah satu wujud mekanisme pengawasan lembaga publik oleh masyarakat.

Kinerja pemerintah harus dapat terukur dan dievaluasi secara berkala sehingga dapat disusun langkah-langkah penyempurnaannya setiap saat. Untuk itu perlu dilakukan kajian atau survei terhadap kinerja pemerintah. Untuk keperluan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi , melaksanakan survei integritas layanan publik instansi pemerintah.

Top