Tahun 2016 dana penelitian Indonesia hanya mencapai 0,25% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp24,92 triliun. Nilai tersebut sangat rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura (2,012%), Thailand (0,442%) ataupun Vietnam (0,374%). Selain itu, hanya 43,74% dari Rp24.93 triliun yang dialokasi untuk kegiatan penelitian.
Merupakan pengembangan kajian Pendidikan Tinggi yang telah dilaksanakan KPK pada Tahun 2016. Di awal pendiriannya PTKL hanya berupa Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksana tugas bagi pegawai dan calon pegawai negeri sipil di suatu instansi/kementerian lembaga1. Dalam perkembangannya selain untuk memenuhi kebutuhan instansinya PTKL juga diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan sektor berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang sektoral.
Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai mandat dari implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), market penyedia alat kesehatan meningkat. Sejalan dengan itu, anggaran belanja alat kesehatan dari Pemerintah (APBN dan APBD) juga besar. Namun demikian, Indonesia masih sangat tergantung dari produk alat kesehatan yang berasal dari impor. Oleh karena itu, dana dari Pemerintah untuk alat kesehatan menjadi 1 dari 5 korupsi terbesar di sektor kesehatan.
Tayangan di bawah ini, akan menjelaskan ringkasan dalam bentuk tayangan hasil kajian KPK tentang alat kesehatan dengan objek kajian di Pusat maupun Daerah, Modus korupsi di sektor kesehatan, potensi masalah (indrastruktur dan prasarana teknologi, pengadaan, pengawasan, kelembagaan pengawasan, serta regulasi, dan rekomendasi solusinya).
Selengkapnya, ringkasan hasil kajian bisa diunduh pada link dibawah
Bumi, air dan ruang angkasa merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Berbagai peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) belum dapat mewujudkan cita-cita tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mendorong kesadaran akan risiko korupsi. Survei ini dilakukan dengan cara memetakan resiko korupsi seperti suap/ gratifikasi dalam layanan, penggelembungan anggaran, nepotisme dan suap dalam perekrutan pegawai, jual-beli jabatan hingga rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa. Penilaian ini juga dimaksudkan untuk melihat efektivitas sosialisasi mengenai korupsi, whisleblower system dan upaya anti korupsi lainnya.
Survei Penilaian Integritas ini menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakukan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan pengelolaan SDM di lembaga tersebut. Koresponden dalam survei ini meliputi pegawai (internal), pengguna layanan atau stakeholder(eksternal), ahli di bidang korupsi dan juga melihat hasil kepatuhan LHKPN dari lembaga tersebut atau laporan pengaduan masyarakat kepada KPK.
Tahun 2018, SPI dilakukan terhadap 6 Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi. Untuk tahun 2019, KPK menargetkan agar SPI dapat dilakukan di 84 Kementerian/Lembaga dan seluruh Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota. Survei ini bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif dari seluruh lembaga tersebut sangat diharapkan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas ini.
Silakan mengunduh dokumen terkait dengan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas seperti buku panduan, buku saku hasil, serta formulir kerjasama disini.
Dukungan negara melalui besarnya anggaran jalan ternyata tidak diiringi peningkatan kualitas jalan. Anggaran besar yang dikeluarkan justru menjadi lahan korupsi sektor jalan. Tiga kasus korupsi sektor jalan telah ditangani KPK dan sudah inkracht. Sementara itu, kasus korupsi jalan terus bertambah. Korupsi terjadi terutama pada pekerjaan rekonstruksi (termasuk preservasi) dan pelebaran jalan (peningkatan kapasitas jalan), padahal anggaran pada pekerjaan tersebut cukup mendominasi anggaran pekerjaan jalan.
Unduh Kajian Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan 2017
@KPK_RI :
