Dalam era demokrasi, pemilu sebagai praktik politik praktis merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Pemilu melahirkan pemimpin dan partai politik yang mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan juga menjadi saringan terhadap para politisi berdasarkan preferensi tertentu dari pemilih, termasuk integritasnya.

"Survei Integritas Sektor Publik merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan KPK setiap tahun sejak 2007. Survei ini dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian terhadap lembaga layanan publik yang memberikan layanan kepada mereka.

Corruption Perception Index (CPI) yang diselenggarakan oleh Transparency International menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan skor yang rendah. Dengan rentang skor 1 hingga 10, dimana skor 1 menunjukkan negara dengan korupsi yang sangat tinggi dan skor 10 menunjukkan negara yang bersih dari korupsi, Indonesia berada pada skor 3 di tahun 2011.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Diskusi Media dengan tema "Kajian Kebijakan Tata Niaga Komoditas Strategis: Daging Sapi" beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, KPK telah melakukan pra-riset sektor ketahanan pangan di tahun 2011 dan dilanjutkan riset Sektor Ketahanan Pangan pada Februari-September 2012, dengan pengambilan lokasi sampel di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT dan Lampung.

KPK dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah membangun sistem antikorupsi di instansinya dengan melakukan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)  2012. PIAK merupakan upaya KPK untuk membangun sistem antikorupsi di instansi dengan lebih sistematis melalui penilaian terhadap inisiatif yang dilakukan oleh pimpinan instansi dalam menerapkan program-program antikorupsi.

Top