UU KPK No.30 Tahun 2002 pasal 7 dan pasal 8 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas untuk melaksanakan Koordinasi dan Supervisi terhadap institusi yang melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, maka Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada 7 Februari 2014. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif, meliputi (1) sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, (2) adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi, (3) adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi ruang laut dengan sumberdaya kelautan yang berlimpah di dalamnya. Dengan panjang garis pantai sejauh 95.181 kilometer dengan jumlah pulau sebanyak 17.480, dan posisi geografis di perlintasan dua samudera, sudah pasti Indonesia memiliki posisi penting di antara negara-negara di dunia. Belum lagi kekayaan hayati laut tropis terkaya di dunia dan kekayaan non hayati dalam berbagai bentuk, sudah seharusnya bangsa Indonesia menjaga warisan bersama umat manusia tersebut dengan penuh integritas.

Berdasarkan rencana strategis tahun 2011-2015, KPK berfokus pada pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi ketahanan energi dan lingkungan (migas, pertambangan dan kehutanan) serta penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP). Terkait hal tersebut, KPK melakukan Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, yang dilakukan pada  April 2012 hingga Agustus 2013.

Dalam era demokrasi, pemilu sebagai praktik politik praktis merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Pemilu melahirkan pemimpin dan partai politik yang mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan juga menjadi saringan terhadap para politisi berdasarkan preferensi tertentu dari pemilih, termasuk integritasnya.

"Survei Integritas Sektor Publik merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan KPK setiap tahun sejak 2007. Survei ini dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian terhadap lembaga layanan publik yang memberikan layanan kepada mereka.

Top