Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR-MPR RI. Dalam rapat ini, KPK menyampaikan hasil pemulihan keuangan negara atau asset recovery dari penanganan tindak pidana korupsi selama tahun 2021 yang mencapai Rp419,9 Miliar.
Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan masyarakat di wilayahnya. Di saat yang sama, kepala daerah juga perlu terus melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi, yang diukur antara lain melalui skor Monitoring Center for prevention (MCP)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan perlunya integritas penyelenggara Negara dalam pengadaan barang atau jasa di jajaran Pemerintah Sulawesi Tenggara (Sultra). “Suap yang terjadi kebanyakan dalam pengadaan barang atau jasa karena pengadaan barang dan jasa ini sudah terkontaminasi dari awal, dimulai dari pencalonan pilkada. Perlu pengawasan dan integritas untuk itu,” sebut Nawawi.
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang baru saja diluncurkan Pemerintah disambut baik dan akan didukung penuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, KPK memberi sejumlah catatan agar program ini dapat berlangsung sukses dan terlepas dari ancaman korupsi yang membayangi.
Untuk memastikan tata kelola Ibu Kota Negra (IKN) akan berlangsung dengan baik melalui ruang konsultasi dan koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi dan silaturahmi terkait pembangunan IKN, Senin (21/3). Pertemuan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta ini dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, dan Tenaga Ahli Tim Transisi Achmad Jaka S.A.
@KPK_RI :
