Penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi memang tak semata menjadi tanggung jawab lembaga tertentu saja. Harmonisasi dan sinergi agar hukum dapat ditegakkan secara efektif jadi kunci utama, karenanya tak perlu timbul persepsi adanya persaingan dalam prestasi antar lembaga.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan kajian terkait kasus korupsi di sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) milik PT Pertamina (persero), mulai dari hulu hingga hilir yang tergambarkan pada flow respon dan potensi penyimpangan industri Migas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar audiensi terbuka bersama 5 Lembaga Penegak Hukum dalam rangka persamaan persepsi sinergitas memberantas korupsi, Kamis (7/4). Kegiatan yang berlangsung di Auditorium, Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta turut dihadiri perwakilan Kapolda Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Manthovani, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sunaryo, Kepala Perwakilan BPK Wilayah Prov DKI Jakarta Dede Sukarjo, dan Kepala Perwakilan BPKP Wilayah Prov DKI Jakarta Bambang PH.
Dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh penjuru negeri sejak 2 tahun yang lalu turut dirasakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggalangan bantuan pun dilakukan KPK untuk meringankan beban berbagai pihak yang terdampak termasuk para pegawai KPK, antara lain dalam bentuk donasi atau pengumpulan dana.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kerjasama penelusuran aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang terjalin baik selama ini. Sejumlah kasus korupsi dapat diungkap KPK melalui analisis PPATK atas transaksi keuangan yang mencurigakan.
@KPK_RI :
