Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait program Pemberantasan Korupsi terintegrasi di wilayah Bali, Jumat (18/3). Rakor yang berlangsung di Gedung Jaya Sabha, Denpasar, Bali turut dihadiri Gubernur Bali, para Kepala Daerah, Pimpinan DPRD serta Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
KPK Firli Bahuri dalam sambutannya mengatakan Rakor Pemberantasan Korupsi bisa terselenggara berkat kecintaan anak bangsa di dalam pengabdian kepada negara Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
“Saya juga mengapresiasi dengan pencapaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali atas pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi paling transparan. Maka dari itu, saya mengajak dan mengingatkan rekan-rekan semua yang hadir agar tidak diam untuk memberantas tindak pidana korupsi,” kata Firli.
Sambungnya, peran penting Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. Komitmen yang kuat dari Pemprov untuk mencegah terjadinya korupsi perlu diikuti oleh penguatan strategi dan aksi dengan pendekatan secara teknokrasi.
Isu korupsi masih menjadi salah satu isu utama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Berbagai upaya telah diupayakan pemerintah, mulai dari melakukan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur, hingga membangun budaya-budaya antikorupsi di sektor pelayanan publik.
Firli meminta kepada peserta Rakor untuk dapat memahami dan mengedepankan tiga poin pendekatan untuk pemberantasan korupsi, mulai dari pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, sampai dengan pendekatan penindakan. Tiga poin pendekatan itu dijelaskan Firli secara rinci kepada peserta Rakor sebagai upaya tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
“Setelah kita melaksanakan upaya strategi pemberantasan korupsi dengan tiga poin pendekatan, saya juga menitipkan upaya pencegahan agar terus dikembangkan oleh manajemen anti suap dan unit anti gratifikasi di Pemprov Bali,” beber Firli. Dalam kesempatan tersebut, KPK memperkenalkan tentang Orkestrasi Pemberantasan Korupsi agar setiap kamar-kamar kekuasan harus mengambil peran memberantas korupsi.
“Masa depan itu tergantung dengan apa yang kita lakukan hari ini, walaupun kita memahami keadaan yang dialami kemarin sangat mempengaruhi hari ini. Namun demikian, sebagai Kepala Daerah tidak mesti juga mengulang kejadian kemarin untuk menghasilkan sebuah inovasi,” tutup Firli.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian KPK RI kepada Pemprov Bali. Ia pun berharap pendampingan dan sosialisasi dapat terus dilakukan, sehingga Bali Gemilang yang menjadi cita-cita bersama dapat terwujud tanpa terkendala tindak pidana korupsi.
Rakor kemudian ditutup dengan penyerahan plakat dan piagam penghargaan oleh KPK atas pencapaian Pemprov Bali mengembangkan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dapat dioperasikan oleh pemerintah daerah.
