Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antar Kementerian/Lembaga) yang diluncurkan hari ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Di saat yang sama, sistem yang terintegrasi tersebut dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor sumber daya alam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Timur untuk mengefektifkan penanganan perkara korupsi. Dengan demikian, proses penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa semakin cepat ditangani.
Data KPK menunjukkan 86 % koruptor yang dijerat KPK memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, bahkan beberapa memiliki pendidikan di atas strata-1. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kuliah umum dengan tema “Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi” yang dilaksanakan di Universitas Bangka Belitung (UBB), Senin (7/3).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan kehadiran KPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini (7/3) adalah untuk melakukan koordinasi demi saling menguatkan peran masing-masing dalam pemberantasan korupsi. Koordinasi ini dilakukan untuk saling memahami tugas KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang saling beririsan, serta membenahi kekurangan dan saling menguatkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) memperkuat kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri dan Rektor IPB Arif Satria di Kampus IPB, Jumat (4/3), yang dilanjutkan dengan kuliah umum bertajuk “Strategi Peningkatan Efektivitas Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi”.
@KPK_RI :
