Sinergitas yang dibangun antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan RI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di wilayah Jawa Barat berhasil selamatkan 203 aset tanah daerah senilai total Rp54 Miliar. Penyerahan sertifikat tanah dilakukan di Kantor Walikota Bandung, Selasa, 7 September 2021.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan tata kelola keuangan desa dalam rangka pencegahan tidak pidana korupsi. Melalui rapat evaluasi yang diselenggarakan secara daring pada Senin, 6 September 2021, KPK meminta kepada perwakilan 263 desa dari 378 desa di 33 kecamatan se-Kabupaten Malang untuk melakukan tiga hal penting dalam pengelolaan dana desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyelenggarakan Anti-Corruption Film Festival – ACFFest 2021. Acara ini merupakan upaya untuk menggalang partisipasi nyata dari masyarakat khususnya generasi muda dalam upaya pencegahan korupsi melalui gerakan kampanye film.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong PT PLN segera sertifikasi aset tanahnya untuk menghindari potensi kerugian negara. Hal ini diutarakan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) sertifikasi tanah PT PLN di Provinsi Bali secara daring pada Senin, 6 September 2021.
Sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) diluncurkan sebagai tindak lanjut dari beberapa dasar hukum yang dikelola tiga lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
@KPK_RI :
