Sejak tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi menyediakan formulir cetak untuk pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebagai gantinya, KPK meluncurkan aplikasi pelaporan kekayaan secara daring atau dikenal dengan e-LHKPN yang dapat diakses melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan rumah dinas (rudin) tidak timbulkan kerugian keuangan negara. Hal ini disampaikan pada saat monitoring dan evaluasi (monev) dengan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) beserta jajaran secara daring pada Kamis, 9 September 2021.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat agar tidak melakukan korupsi. Firli juga meminta kepada anggota dewan untuk mewaspadai titik rawan korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) firli Bahuri mengajak penyelenggara negara untuk membuat dan menyampaikan laporan harta kekayaannya atau LHKPN ke KPK. “Penyelenggara negara wajib memberikan laporan harta kekayaan baik sebelum selama dan setelah menduduki jabatan,” ujar Firli dalam webinar “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat?” yang diselenggarakan KPK (07/09).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat Lombok ikut aktif berperan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan saat kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepada masyarakat umum yang diselenggarakan pada Selasa, 7 September 2021 di Gedung BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
@KPK_RI :
