Pendidikan dan pelatihan (diklat) Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan yang dimulai sejak Juli lalu resmi ditutup hari ini (20/8). Delapan belas pegawai Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang ikut serta dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.
Guna membangun kekuatan pencegahan korupsi yang lebih masif, peran serta perempuan teramat dibutuhkan. Karena itu, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi pemberantasan Korupsi (Permas KPK) berkolaborasi dengan Bhayangkari Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) daring terkait pemberantasan korupsi dan peran serta masyarakat pada Rabu (18/8).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyelenggarakan pelatihan dengan fokus pada Forensic Accounting korupsi dan pencucian uang. Meningkatnya potensi korupsi yang dilakukan korporasi dan berkembangnya modus dan teknologi, menjadi alasan dasar pentingnya peningkatan kompetensi di bidang ini.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengingatkan pentingnya perbaikan sistem agar pemberantasan korupsi dapat efektif terlaksana. Tak hanya melalui upaya penindakan, pencegahan, pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat juga perlu seiring sejalan.
Masih dalam rangka menuju Akademi Jurnalis Lawan Korupsi (AJLK) 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi webinar ke tiga pada Kamis, (5/8) dengan tema Gropyokan Lawan Korupsi.
@KPK_RI :
