Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Provinsi Papua Barat untuk mengintegrasikan lahan eks konsesi sawit dalam dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan demikian, penerimaan negara dalam bentuk pajak dapat dioptimalkan.
Pemberdayaan dan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah hal krusial sebagai upaya membendung potensi korupsi yang dilakukan kepala daerah. Lebih jauh lagi, APIP diharapkan dapat berperan besar untuk memastikan efektif dan efisiennya pengelolaan pemerintah daerah.
Capaian skor MCP (Monitoring Centre for Prevention) Pemerintah Kota Bogor di tahun ini menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, terutama dalam area manajemen aset dan optimalisasi pajak. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemkot Bogor untuk melakukan perbaikan di sejumlah sektor.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak segenap bangsa Indonesia memperkokoh semangat kebangsaan. Momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini dapat menjadi penyemangat untuk bangkit dari keterpurukan, dan terus berjuang untuk memberantas korupsi.
Jakarta, 20 Mei 2021 – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan KEFC selaku pemilik PT AMS dan SLH selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT AJI Persero (Jasindo) periode tahun 2008 - September 2016 sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT AJI Persero dalam penutupan asuransi oil dan gas pada BP MIGAS-KKKS Tahun 2010 - 2012 dan Tahun 2012 - 2014.
@KPK_RI :
