Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya memberikan terobosan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam tugas penindakan. Aspek kemudahan pelayanan juga tak luput dari perhatian, yang kemudian diwujudkan melalui aplikasi Bidak Tegas (Biodata Penindakan Terintegrasi).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pertambahan jumlah sertifikasi aset pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta. Dari data yang diterima KPK, untuk tahun 2021 sampai dengan bulan Juni telah terbit sebanyak 141 sertifikat untuk 5 wilayah DKI Jakarta, dengan total keseluruhan aset seluas 432.767 meter persegi.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menyebut pentingnya sikap berani dalam menjaga integritas dalam dunia profesional. Sikap yang sama juga diharapkan ada dalam dunia akademis, yang tergambar dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Antikorupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Perikanan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa – Jumat, 15 – 18 Juni 2021.
Peran serta masyarakat termasuk komunitas dalam upaya pemberantasan korupsi menjadi hal yang penting. Hal ini bisa diwujudkan dengan melawan dan menjauhi perilaku koruptif serta melaporkan jika terjadi tindak pidana korupsi di sekitar.
@KPK_RI :
