Sebagai salah satu pilar strategi, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk meniadakan itikad atau keinganan untuk melakukan korupsi. Penyebarluasannya memerlukan inovasi dan kreativitas, agar dapat menyesuaikan dengan berkembangnya teknologi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kota Medan untuk segera membenahi pengelolaan sejumlah aset daerah, serta menyegerakan penyelesaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang menjadi hak Pemda. KPK juga berharap Pemerintah Kota Medan dapat melaksanakan sejumlah rekomendasi lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Korupsi sesajen,” menjadi jawaban pertama Doni Wijaya, seorang jurnalis warga ketika mendapat pertanyaan tentang berita yang terakhir dia baca hari itu. Narasumber yang bertanya adalah Luh De Suriyani, editor Balebengong. Luh De merespons dengan mengamini bahwa isu tentang korupsi sesajen memang menjadi perhatian publik di Bali.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar memandang perlunya pendampingan terhadap anak untuk membentuk karakter anak yang peduli dengan lingkungan sosialnya. Hal ini disampaikan Lili dalam diskusi daring ‘Menjadi Perempuan Berdaya dan Berintegritas’ yang diselenggarakan Biro Humas KPK (23/04) dalam rangka memperingati Hari Kartini.
Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa harus mampu menjadi pendorong, pemberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Mahasiswa juga dapat beperan sebagai kontrol sosial dan pembaharu, yang diharapkan mampu melakukan pembenahan terhadap sistem yang ada.
@KPK_RI :
