Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) pada Kamis (29/7) di The Westin Hotel, Jakarta. Kegiatan PAKU Integritas Batch 2 untuk tahun 2022 ini diikuti oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 kembali digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan mengundang peserta dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa, (26/7). Acara ini dihadiri Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziyah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum Nur Yasin, serta jajaran pengurus DPP PKB dari tingkat pusat maupun daerah.
Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK mendorong penetapan kawasan hutan agar perkembangan pengukuhan kawasan hutan Indonesia dapat diketahui bersama. Salah satu implementasinya adalah dengan percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam (SDA) melalui penerapan kebijakan satu peta (one map policy).
Dengan predikat kejahataran luar biasa (extraordinary crime) yang melekat, korupsi sudah seharusnya diperangi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam Bimbingan Teknis Pembangunan Budaya Antikorupsi di Banjarmasin, Rabu (27/7).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi pemanfaatan lahan oleh pihak-pihak tertentu di wilayah perairan dan sempadan Danau Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Pemanfaatan lahan tersebut dilakukan oleh oknum yang merasa memiliki hak atas lahan dengan membuat bangunan serta keramba apung tak berizin.
@KPK_RI :
