Jakarta, 23 November 2017. Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PABD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetetapkan MY (Walikota Mojokerto periode 2013 – 2018) sebagai tersangka.
 

Jakarta, 17 November 2017. Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 – 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), pada hari ini (17/11) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap tersangka SN (Anggota DPR periode 2009 - 2014) untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.  

Jakarta, 12 November 2017. Penipuan berkedok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja bermunculan. Baru-baru ini, setidaknya ada dua laporan yang masuk ke KPK. Yang pertama, adanya oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memakai seragam dan logo yang sama dengan KPK mencoba mengganggu kegiatan salah satu BUMN di Jawa Tengah. Kasus lainnya, terdapat oknum yang mengaku pegawai KPK meminta uang operasional untuk kegiatan Operasi Tangkap Tangan terkait dugaan perkara korupsi di Sumatera Utara. Dalam kasus ini, korbannya menyerahkan uang puluhan juta rupiah.

Bengkulu, 14 November 2017. Sebanyak 28 jurnalis dari berbagai media massa di Provinsi Bengkulu mendeklarasikan komitmen dan sikap melawan korupsi. Deklarasi dilakukan dengan disaksikan Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah; Koordinator Wilayah III Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adlinsyah M. Nasution; dan Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi.

Jakarta, 10 November 2017. Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 – 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan.  Sejalan dengan itu, KPK menetapkan SN (Anggota DPR periode 2009 – 2014) sebagai tersangka.

Top