Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan suap terhadap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.

Penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari peristiwa tangkap tangan yang terjadi pada Rabu, 14 Februari 2018 di 3 lokasi berbeda di Jakarta, Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Penyidik KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan TR (Kepala Dinas Bina marga Kabupaten Lampung Tengah), JNS (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah), dan RUS (Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah) sebagai tersangka.

Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lagi satu orang sebagai tersangka, yaitu FA (Anggota DPR RI periode 2014 – 2019).

FA selaku Anggota DPR RI periode 2014 – 2019 diduga menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI.

Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi/menerima hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Kebumen, pada hari ini (13/2) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap tersangka DL (Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen) untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.

Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Subang terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang, pada hari ini (14/2) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap keempat tersangka, yaitu IA (Bupati Subang periode 2017 – 2018, ASP (Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Subang), D (Swasta) dan MTH (Swasta).

Keempatnya ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di beberapa rumah tahanan berbeda. IA dan MTH ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. ASP ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK cabang Pomdam Jaya Guntur dan  D di Rutan Polres Jakarta Selatan.

Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016, pada hari ini (12/2) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap tersangka RE (Bupati Halmahera Timur periode 2010 – 2015 dan periode 2016 – 2021) untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan RE sebagai tersangka. RE selaku Bupati Halmahera Timur periode 2010 – 2015 dan periode 2016 – 2021 diduga menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Top