SIARAN PERS BERSAMA
82/HM.01.04/KPK/56/10/2022
SP 69/DHMS/OJK/X/2022
Jakarta, 11 Oktober 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan dengan menggelar Workshop Kolaboratif OJK dan KPK bertema “Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal” selama 2 hari yaitu pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2022.
81/HM.01.04/KPK/56/09/2022
Jakarta, 30 September 2022. Pertemuan putaran ketiga dalam forum internasional Anti-Corruption Working Group (ACWG) yang membahas sejumlah isu antikorupsi global secara resmi berakhir di hari keempat (30/9). Indonesia yang diwakili Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 20 (dua puluh) delegasi perwakilan negara G20 menyatakan kebulatan tekad bersama, untuk terus memperkuat kerja sama pemberantasan korupsi di masa mendatang.
79/HM.01.04/KPK/56/09/2022
Jakarta, 28 September 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 20 (dua puluh) delegasi perwakilan negara G20 melanjutkan pembahasan sejumlah isu di Forum Internasional Anti-Corruption Working Group (ACWG) putaran ketiga di hari kedua, Selasa, 28 September 2022. KPK telah mengidentifikasi area potensial di masa depan yaitu tentang pemberantasan korupsi di bidang kepabeanan, dan pemberantasan korupsi di bidang olahraga.
80/HM.01.04/KPK/56/09/2022
Jakarta, 29 September 2022. Perhelatan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) putaran ketiga memasuki hari ketiga pada Kamis, 29 September 2022. Sejumlah delegasi masing-masing negara mengajukan pembahasan isu-isu menarik seputar praktik korupsi dan tantangan penyelesaiannya.
78/HM.01.04/KPK/56/09/2022
Jakarta, 27 September 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, hari ini (27/9) di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan yang diikuti para Kepala Daerah & Ketua DPRD serta lnspektur se-Jawa Tengah (Jateng) ini menjadi bagian dari upaya bersama KPK dan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi dan rekomendasi serta perbaikan, guna mewujudkan Pemda yang profesional, transparan, akuntabel serta terbebas dari praktik korupsi.
@KPK_RI :
