Tingginya kasus korupsi di Indonesia merupakan buntut dari perilaku permisif terhadap perbuatan lancung tersebut. Praktik korupsi sendiri masih terjadi di berbagai sektor tak terkecuali sektor pendidikan.
Kontestasi politik tak jarang dipandang sebagai momen yang diwarnai praktik korupsi, karena kerap dimanfaatkan sebagai ajang transaksional. Bukan tanpa alasan, hasil kajian KPK di sektor politik menunjukkan, faktor pemenangan Pilkada nyatanya dipengaruhi oleh modal finansial (politik uang) dengan skala 95,5%, yang selanjutnya diikuti dengan modal sosial sebanyak 72,5%, faktor popularitas (terkenal) 69,6%, hingga faktor petahana sebanyak 66,4%.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gelar audiensi bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam membahas isu pengguna jasa pada sektor pertanahan di Gedung KPK Merah, Jalan Kuningan Persada, Jakarta (05/10). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut dua isu terkait layanan sektor pertanahan yaitu akses pengguna layanan pertanahan secara langsung rendah dan waktu penyelesaiannya melebihi SLA (Service Level Agreement).
Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlanjut ke kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (12/10). Ranah Minang merupakan provinsi keempat di Sumatera, yang menjadi titik persinggahan Bus untuk menjaring lebih banyak “penumpang” antikorupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan KPK Corner di Perpustakaan Jakarta, Kamis (5/10). Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati Iskak bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Firmansyah.
@KPK_RI :
