Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan sejumlah catatan perbaikan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berjalan optimal. Sebagian BUMD yang seharusnya menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum mampu menjadikan daerahnya mandiri secara fiskal karena masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menghadiri kegiatan penguatan dan pembinaan Ideologi Pancasila kepada aparatur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Senin (14/11). Kegiatan yang diselenggarakan di pendopo Kantor Gubernur Provinsi Banten, dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono, dan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, serta aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Banten.
Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) melakukan evaluasi secara periodik di setiap wilayah Indonesia. Kali ini, KPK melaksanakan evaluasi MCP di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggelar Workshop bertajuk, “Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengendalian Kecurangan” di Banjarmasin, pada Selasa hingga Rabu (8 – 9/11).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pelaku usaha di Sulawesi Barat menjadi mitra pemberantasan korupsi KPK dan berkomitmen menghindari perbuatan yang mengarah pada bentuk tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan Kepala Satgas IV Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK, Ipi Maryati Kuding saat menghadiri pengukuhan dan pelantikan pengurus Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Sulawesi Barat (Sulbar), di Graha Sandeq Gedung PKK, Mamuju, Sulawesi Barat (08/11).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat potensi roda perekonomian melalui pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini disampaikan oleh Kasatgas Wilayah III Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irawati dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Kantor Bupati, Selasa (8/11).
@KPK_RI :
