Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 serta Launching SIAKBA pada KPU RI, Kamis (20/10). Rakor yang berlangsung di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara turut dihadiri Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana secara daring, para pimpinan KPU RI tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta para tamu undangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi serius membenahi asset fasilitas umum perumahan di Kota Cimahi. Hal ini disampaikan Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah II.1 KPK Agus Priyanto dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) dari Pengembang, Optimalisasi Pajak dan Manajemen Aset Daerah di Kantor Walikota Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Cimahi, Jawa Barat (10/17).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus gencar melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dengan 8 area fokus utama. Kali ini, KPK mendorong pembenahan tata kelola dan manajemen aset daerah pada Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan serah terima aset tanah dan bangunan Pasar Banyuurip dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan ke Pemerintah Kota (pemkot) Pekalongan. Aset yang diserahkan di Kantor Bupati Pekalongan, Jawa Tengah pada selasa (18/10) ini memiliki nilai total taksiran sebesar Rp33,3 Miliar dengan rincian nilai tanah sebesar Rp 26 Miliar dan nilai bangunan sebesar Rp 7,3 Miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menggelar kegiatan audiensi dan koordinasi terkait upaya pencegahan korupsi pada penurunan stunting Balita, Rabu (19/10). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Setwapres, Jakarta, bertujuan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting pada balita sebagai program prioritas pemerintah pusat.
@KPK_RI :
