KPK dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

KPK melaksanakan survei integritas sektor publik tahun 2012 dengan tujuan untuk: (1) mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan publik, (2) melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna layanan publik, (3) memberikan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi.

Kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu Juni – Oktober 2012.

Hasil survei menyatakan bahwa rata-rata Indeks Integritas Nasional (IIN) di tahun 2012 adalah 6,37. Secara nasional, rata-rata Indeks Integritas Pusat (IIP) lebih tinggi dibandingkan Indeks Integritas Daerah dan Vertikal.  Ada 45 persen (atau 38 instansi / pemerintah daerah) yang pencapaian nilai indeks integritasnya masih di bawah rata-rata nasional dan ada 20 persen (atau 17 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian indeks integritasnya masih di bawah standar yang ditetapkan KPK yaitu 6,00.

Selengkapnya, Hasil Survei Integritas Sektor Publik 2012 bisa didownload pada link di bawah ini:

[file_download url="images/tema/litbang/penelitian/Buku-Survei-Integritas-KPK-2012.pdf" show_title="no" margin="10px" show_count="no" show_like_count="no" resumable="no" button_text="DOWNLOAD" button_color="#ffffff"]