Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif PBB melalui Konvensi PBB Anti Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang ditandatangi pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico. UNCAC meliputi serangkaian panduan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. 

Terhitung per 26 Juni 2018, total 186 negara termasuk Indonesia, telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC. Negara Pihak memiliki makna negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan domestiknya. Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi UNCAC melalui UU nomor 7 tahun 2006. Dengan begitu Indonesia berkewajiban mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC dan mengikuti mekanisme peer review implementasi UNCAC dalam 2 putaran yaitu putaran pertama (2010-2012) dengan Inggris dan Uzbekistan sebagai reviewer dan putaran kedua (2016-2019) dengan Yaman dan Ghana sebagai reviewer.

Proses review implementasi UNCAC menjadi momentum strategis untuk menunjukkan serta mengapresiasi praktik-praktik baik yang selama ini telah dilaksanakan oleh Indonesia, juga untuk memperbaiki celah-celah dalam peraturan perundangan maupun kebijakan pemerintah yang masih mungkin disalahgunakan oleh para pelaku korupsi. Dari 32 rekomendasi dari hasil review UNCAC putaran pertama, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 8 rekomendasi sedangkan dari 21 rekomendasi hasil review putaran kedua, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 13 rekomendasi. KPK mengidentifikasikan ada 6 isu prioritas yang perlu diselesaikan dari rekomendasi Review UNCAC Putaran I dan II Indonesia, antara lain sebagai berikut: Penyelesaian Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Publik dan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Swasta; Penyelesaian Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA); Penguatan Independensi dan Kelembagaan Lembaga Anti Korupsi; dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. 

Selain UNCAC, Indonesia juga memiliki komitmen pada G20. Sebagai forum ekonomi utama dunia, G20 mengedepankan dialog untuk membangun komitmen politik para pemimpin ekonomi utama di dunia dalam menyelesaikan berbagai tantangan dalam pertumbuhan perekonomian global, termasuk diantaranya isu anti korupsi melalui G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG).

ACWG terbentuk pada G20 Toronto Summit, Juni 2010, dan merupakan bentuk komitmen negara-negara anggota G20 untuk mempromosikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam instrumen nasional maupun internasional. ACWG berperan penting dalam merumuskan rekomendasi yang komprehensif guna mendorong upaya negara anggota G20 berkontribusi nyata terhadap pemberantasan korupsi. Melalui G20 High Level Principles (HLPs), forum G20 menyepakati prinsip-prinsip anti korupsi pada isu spesifik tertentu seperti konflik kepentingan, transparansi beneficial ownership, manajemen BUMN, integritas sektor swasta, dll. Dalam implementasinya, G20 HLPs dapat digunakan sebagai standar internasional dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi bagi negara anggota G20 maupun negara lainnya 

Secara umum buku ini merangkum komitmen Indonesia yang tertuang dalam dokumen UNCAC Executive Summary yang merupakan laporan dan rekomendasi hasil review implementasi UNCAC Indonesia. Buku ini turut memuat tentang Piagam Jakarta: Prinsip-Prinsip untuk Lembaga Antikorupsi yang merupakan salah satu bentuk implementasi Pasal 6 dan 36 UNCAC mengenai independensi dan efektivitas dari lembaga antikorupsi. Selain itu ada juga High Level Principles yang disepakati forum G20 ACWG selama periode 2012-2018. 

KPK harapkan buku ini dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan anti korupsi, baik oleh pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan.

Unduh Buku Sebagai Berikut

Top