Publik Bicara

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilakukan ke empat kalinya pada tahun 2020 ini semakin berwarna. Birokrat mendominasi calon orang yang akan menduduki kursi nomor satu di daerah, tetapi keberminatan pengusaha juga masih tetap tinggi. Jika Pilkada tahun 2017 keberminatan berbagi rata antara birokrat dan swasta, maka pada pilkada tahun 2018 dan 2020, birokrat mendominasi pencalonan kepala daerah sebesar 55%. Dari birokrat yang terdiri dari anggota legislative, petahana, ASN, BUMN/BUMD, TNI/Polri yang mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, keberminatan Petahana selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat 23% peserta pilkada berasal dari petahana pada tahun 2020 ini, meningkat dari tahun 2018 dan 2017 yang hanya 18% dan 17% serta tahun 2015 yang hanya 10%.  Petahana adalah calon kandidat pilkada yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di suatu pemerintah daerah. Petahana mencalonkan diri untuk menjadi kepala/wakil kepala daerah di jabatan sebelumnya atau untuk jabatan kepala/wakil kepala daerah dengan strata lebih tinggi (wakil menjadi kepala daerah atau bupati/walikota menjadi gubernur/wakil gubernur).

Oleh Mutia Rizal, Analis Post-birokrasi & Executive Editor di Birokratmenulis.org

Untuk lebih memahami budaya agar mampu berperan dalam lingkungan sosial di sebuah komunitas, terlebih dahulu perlu mengetahui apa itu sistem sosial sebagai tempat berlangsungnya sebuah budaya. Sistem sosial terdiri dari berbagai pemaknaan dan tujuan, bentukan struktur, dan proses yang berkembang menjadi budaya.

Trend keberminatan perempuan dalam cakada berdasarkan persentase terus meningkat. Jika pada tahun 2015, 7% peserta cakada perempuan, maka pada tahun 2020 kepesertaan cakada perempuan meningkat menjadi 11%. Secara nominal, sebanyak 45 perempuan terlibat dalam pilkada 2017 yang meningkat menjadi 101 pada tahun 2018. Pada tahun 2020 ini, 161 peserta pilkada perempuan bertarung memperebutkan kursi  kepala dan wakil kepala daerah. Lima perempuan berebut kursi Gubernur dan wakil gubernur, 129 memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati, sementara 27 perempuan bersiap mengisi posisi walikota dan wakil walikota.

Oleh Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi di AURIGA Nusantara

Meski tak hingar-bingar seperti penangkapan koruptor, kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di sektor sumber daya alam (SDA) berjalan sangat progresif dalam empat tahun terakhir. Jika dikalkulasikan, kekayaan negara yang diselamatkan dari pencegahan korupsi di sektor ini, jauh lebih besar dibandingkan kegiatan penindakan.