Jakarta, 12 Januari 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Dalam tangkap tangan ini KPK mengamankan 10 orang di wilayah Labuhan Batu. KPK juga mengamankan uang tunai sekitar Rp551,5 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan sejumlah sekitar Rp1,7 Miliar.

KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai Tersangka, yaitu EAR Bupati Labuhan Batu, RSR Anggota DPRD Kab. Labuhan Batu, serta ES dan FS selaku pihak swasta. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 s.d 31 Januari 2024 di Rutan KPK.

Pada konstruksi perkaranya, diduga EAR melakukan intervensi dan ikut aktif dalam proyek pengadaan di berbagai SKPD Labuhan Batu, diantaranya pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. EAR menunjuk RSR sebagai orang kepercayaan untuk mengatur proyek, dan secara sepihak telah menunjuk para kontraktor yang akan dimenangkan, diantaranya ES dan FS. Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan sebesar 5% s.d 15% dari nilai proyek.

Tersangka EAR melalui RSR meminta kepada para kontraktor tersebut untuk menyiapkan sejumlah uang dengan istilah ‘kutipan/kirahan’. Selanjutnya ES dan FS menyerahkan sejumlah uang kepada RSR melalui transfer rekening dan tunai. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 Miliar. KPK masih terus melakukan penelusuran kepada pihak-pihak lain yang diduga turut memberikan sejumlah uang kepada EAR melalui RSR.

Tersangka ES dan FS sebagai Pihak Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Tersangka EAR dan RSR sebagai Pihak Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Biro Hubungan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan

Call Center KPK: 198, www.kpk.go.id

Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan

Ali Fikri - 085216075917