Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk pemberantasan korupsi yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan wakil ketua KPK Johanis Tanak dalam kegiatan Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang dilaksanakan di Istora Papua Bangkit, Jayapura pada Selasa (14/11). Acara ini merupakan kolaborasi antara KPK bersama Pemerintah Provinsi Papua.

"Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah,” kata Tanak pada kegiatan yang dihadiri Pemda dari sejumlah wilayah yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Dimana sebelas provinsi ini merupakan wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi wilayah V KPK.

Dalam peringatan Hakordia yang mengusung tema "Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju", Tanak menyampaikan keharusan untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi di wilayah V membutuhkan komitmen kuat dari kita semua. Sebab, sejumlah permasalahan hadir di wilayah ini, dengan sejumlah tantangannya. Di lain sisi, struktur sosial butuh akselerasi perbaikan untuk menghindari gejolak sosial dan instabilitas di daerah. Konflik horizontal dan ancaman keamanan yang mengganggu stabilisasi daerah adalah sejumlah hal yang mengemuka di sektor sosial dan ekonomi.

“Namun di sisi lain, kinerja pemberantasan korupsi di daerah belumlah optimal. Sudah banyak yang dilakukan oleh Pemda, namun tidak sedikit agenda yang belum selesai. Perlu upaya konsisten untuk membangun dan mempertahankan ekosistem antikorupsi di daerah,” tegasnya.

Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun menyatakan masyarakat dihadapkan pada situasi nasional yang menuntut kita untuk semakin serius dan bersatu dalam memerangi korupsi. “Sebab, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan penghambat perkembangan berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah daerah, imbuhnya, bersama-sama dengan pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat harus memainkan peran kunci dalam mencegah dan mengatasi dampak buruk korupsi. Sebagaimana tema Hakordia kali ini memiliki makna bahwa untuk mewujudkan kemajuan Indonesia, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang kuat dari berbagai pihak dalam upaya memberantas korupsi. Sinergi mengacu pada upaya bersama dan kolaborasi antara berbagai sektor, lembaga, dan individu untuk menghilangkan praktik korupsi yang merugikan negara dan daerah.

"Untuk itu, kami Pemerintah Provinsi Papua bersama-sama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, BUMN dan BUMD serta masyarakat dan seluruh stakeholder khususnya di Provinsi Papua mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan terus berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan,” tegasnya.

Rangkaian kegiatan Hakordia di Papua akan berlangsung dari tanggal 14 s.d 16 November 2023. Sejumlah kegiatan seminar digelar, seperti optimalisasi pajak dan retribusi daerah, sinergitas aparat Pengawas internal dan aparat penegak hukum, Lokakarya “Percepatan Pengalihan Personil, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) serta Pencegahan Korupsi dalam Penyusunan Tata Ruang Daerah Pasca Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua.

Rangkaian ini juga dimeriahkan dengan antusiasme pemerintah daerah, BUMD, dan berbagai komunitas lain yang menggelar integrity expo. Expo berlangsung sepanjang kegiatan, baik di dalam maupun di luar stadium Papua Bangkit yang dapat diikuti oleh seluruh elemen masyarakat.