Dalam rangka perbaikan layanan publik di sektor kesehatan, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat koordinasi pelayanan publik sektor kesehatan di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo (27/10).
Rapat koordinasi yang dibuka oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersama para pimpinan daerah membahas tentang tantangan pelayanan publik sektor kesehatan di wilayah timur Indonesia. Tantangan yang disebutkan Alex di antaranya adalah keterbatasan tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketidakmandirian fiskal daerah. Alex juga menambahkan bahwa tantangan geografis, kondisi keamanan, dan dinamika sosial budaya masih menjadi sekelumit tantangan tersendiri.
Dalam paparannya Alex mengatakan sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang genting bagi pemerintah Indonesia. Situasi ini membuat anggaran kesehatan setiap tahun mengalami kenaikan. Terlepas dari kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021, anggaran kesehatan di Indonesia mencapai ratusan triliun yang dialokasikan pemerintah baik lewat belanja pemerintah pusat, maupun alokasi dana kesehatan yang disalurkan ke daerah.
“Tingginya anggaran negara dari sektor kesehatan ini tentu menjadi signal dari pemerintah. Kesehatan adalah aspek yang sangat genting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia. Tingginya anggaran kesehatan tentu menjadi titik rawan juga dalam tindak pidana korupsi. Biasanya kalau anggarannya tinggi, di situlah ada titik-titik rawan terjadinya korupsi,” terang Alex.
Ia juga menuturkan, KPK juga memperhatikan banyak daerah yang ketersediaan tenaga kesehatannya belum memadai, khususnya tenaga dokter. KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar pendidikan dokter bisa diambil alih negara.
“Kelangkaan sumber daya manusia di bidang kesehatan, terutama penyediaan tenaga dokter. Berdasarkan data, 14.000 dokter untuk seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta. Jadi perbandingannya, 1 dokter dengan jumlah perkapitanya itu sangat menjulang dan tidak merata. Banyak dokter tapi terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Di NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, ini masih banyak daerah yang ketersediaan tenaga kesehatannya belum memadai. Jangankan dokter spesialis, dokter umum saja mungkin banyak puskesmas yang belum terisi,” ujar Alex.
Menurut Alex, adanya percepatan dan peningkatan di sektor kesehatan bertujuan agar sasaran untuk mendorong pencapaian target pemerintah pusat dan daerah di sektor kesehatan dan serta kualitas layanan sektor kesehatan yang lebih baik dan memadai terutama di wilayah timur Indonesia.
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodhia Kalake juga mengemukakan terkait tantangan utama yang dihadapi daerah NTT di bidang kesehatan.
“Terdapat 7,17 persen puskesmas tanpa tenaga dokter dan hanya 31 persen puskesmas yang lengkap 9 nakes standar. Karena itu, saya berharap agar persoalan-persoalan menjadi pokok pembahasan dalam rakor ini agar kiranya bisa ditemukan strategi-strategi untuk mengatasi persoalan ini,” kata Kalake.
Kegiatan rapat koordinasi ini juga turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes drg. Arianti Anaya, Bupati Belu dr. Agustinus Taolin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku drg.Mega Aziza, Direktur RSUD Kab Biak dr. Ricardo Mayo, dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr. Azhar Jaya yang hadir secara daring.
Audiensi Wajib Pajak di Labuan Bajo
Pada hari dan lokasi yang sama KPK melaksanakan audiensi wajib pajak daerah se-kabupaten Manggarai Barat. Dalam audiensi ini dihadiri oleh sejumlah pelaku bisnis bidang pariwisata dari Labuan Bajo. Membuka audiensi, Alex menghimbau kepada pelaku pariwisata untuk selalu taat pajak.
“Pajak adalah suatu kewajiban. Tidak ada Negara yang sejahtera tanpa pajak. Semakin tinggi penerimaan Negara, makan akan semakin sejahtera masyarakatnya dan pembangunannya juga semakin masif,” kata Alex.
Ia menuturkan, masih banyak daerah di Indonesia yang masih bergantung pada pemerintah pusat tanpa menggali potensi yang ada di daerahnya. Jika dipetakan, kemungkinan 90 persen keuangan daerah masih bergantung pada keuangan pusat.
“Bersyukurlah Kabupaten Manggarai Barat ini punya kawasan wisata khususnya Labuan Bajo. Dimana pemerintah pusat menetapkan sebagai daerah tujuan wisata khusus. Makanya infrastruktur sudah dibangun dengan baik,” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menuturkan masih banyak ditemukan kapal wisata di Labuan Bajo yang menjalankan aktivitas perhotelan dan restoran tanpa membayar pajak sesuai fungsi tersebut. Ia menyayangkan hal ini sekaligus juga menekankan terkait pelaporan pajak yang jujur dan tepat waktu.
