Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengingatkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk tetap solid tak terlibat korupsi dan menjauhi segala potensi korupsi di partainya. Hal ini disampaikan Alex saat membuka kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu bagi PSI di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Rasuna Said, Jakarta (18/08).
“Setidaknya kalau dari dukungan partai terhadap kadernya kuat dan solid, antar pengurus dan anggota partai terjalin hubungan baik dan saling mengingatkan, dan tidak ada tuntutan dari partai untuk misalnya setor agar bisa mewakili partai diposisi calon tertentu, itu bisa mengurangi potensi korupsi kader partai saat menjadi legislatif atau eksekutif,” kata Alex.
Dalam sambutan itu Alex juga menyinggung perkara yang pernah ditangani KPK dari pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) dimana saat penggeledahan berlangsung terhadap salah satu calon anggota DPRD, ditemukan 400-an ribu amplop berisi uang antara Rp20.000 hingga Rp50.000.
“Bukan rahasia lagi kalau menjelang pencoblosan ada serangan fajar, politik bagi-bagi duit. Apalagi dari data BPS, 60 persen pendidikan Rakyat Indonesia tidak lulus SMP. Dengan kondisi ini, praktik politik uang marak terjadi di tengah masyarakat yang belum cerdas. Inilah yang jadi tantangan luar biasa bagi partai dan kadernya untuk tak telibat praktik ini,” ujar Alex.
Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring terbatas itu dihadiri juga oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief, Sekjen PSI Dea Tunggaesti, Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Bendahara Umum Suci Mayang Sari, dan Wakil Bendahara Lila Zuhara.
Sementara itu Wawan menjelaskan saat ini PCB terpadu telah diikuti 927 peserta secara luring, 13 ribu lebih peserta bergabung melalui kanal YouTube dan 3 ribu lebih peserta bergabung melalui platform Zoom. Para peserta menerima pembekalan sejumlah materi, di antaranya tentang Penguatan Integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi.
KPK mendorong PSI, sebagaimana partai politik lainnya yang telah mengikuti PCB terpadu untuk berkomitmen bahwa kelulusan belajar mandiri secara elektronik antikorupsi untuk sektor politik ini dijadikan prasyarat saat kader ingin menjadi calon legislatif atau calon eksekutif.
“Saya berharap dari kaum muda akan mundul anggota-anggota DPRD, DPR dan kepala daerah yang muda, cerdas dan berintegritas yang berkontibusi dalam perpolitikan di Indonesia,” ujar Wawan di depan 69 kader PSI yang hadir secara luring.
