Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan harapannya terhadap perguruan tinggi untuk dapat mencetak kader-kader pemimpin yang berintegritas dan profesional.
“Saya berharap Unkhair (Universitas Khairun) menjadi universitas kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan bisa mencetak kader-kader pemimpin daerah maupun bangsa yang berintegritas dan profesional,” ujar Alex saat memberikan kuliah umum “Pendidikan Antikorupsi” di Kampus Unkhair Ternate, Maluku Utara, Kamis, 11 November 2021.
Alex mengaku salut dengan para mahasiswa yang dengan kekompakannya pada tahun 1998 berhasil melengserkan rezim orde baru yang sudah bertahan selama 32 tahun. Salah satu tuntutan mahasiswa kala itu, lanjut Alex, adalah pemberantasan korupsi yang kemudian melahirkan KPK. Selama 18 tahun KPK berdiri, lanjutnya, hingga hari ini belum mampu mengentaskan korupsi di Indonesia. Meskipun, ia mengakui, pemberantasan korupsi bukan hanya kewenangan KPK.
“Kalau KPK dibiarkan berjalan sendirian, bahkan satu abad pun korupsi tidak akan pernah usai. Karena cikal bakal korupsi sudah ada sejak lama. Kini masyarakat Indonesia cenderung permisif atau serba membolehkan dan murah hati dalam memberikan sesuatu,” tutur Alex.
Rektor Unkhair M. Ridha Ajam dalam sambutannya menyampaikan bahwa ia dan jajaran pimpinan berkomitmen untuk menolak korupsi dan segala bentuk perilaku koruptif di lingkungan Unkhair.
“Alhamdulillah, dari sekian banyak perguruan tinggi yang mengikuti proses evaluasi (keterbukaan publik), Unkhair menempati urutan ke-6. Selain itu, di hampir semua fakultas, kami menyiapkan komitmen yang harus ditandatangani jajaran pimpinan yang intinya kami menolak korupsi,” ujar Ridha.
Begitu konsennya pihaknya dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di lingkungan kampus, Unkhair, kata Ridha, juga telah membangun sistem pengaduan online yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika di lingkungan Unkhair.
“Dalam rangka mengantisipasi terjadinya korupsi atau penyelewengan kekuasaan, jabatan dan lain-lain, kami membangun beberapa sistem online yang dapat diakses oleh siapa saja untuk melaporkan terkait hal-hal penyelenggaraan perkuliahan atau terkait perilaku koruptif,” kata Ridha.
Di akhir paparannya, Alex menjelaskan salah satu alasan korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu dan partai politik memiliki andil terhadap sukses tidaknya program pemberantasan korupsi. Alex berpendapat bahwa demokrasi seharusnya menjadi langkah awal pencegahan korupsi.
“Yang terjadi saat ini perilaku koruptif masih terpelihara. Misalnya, sudah paham calon kepala daerah atau calon anggota dewan mantan pelaku korupsi, tetap dipilih. Padahal KPK tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan bimbingan baik ke pihak penyelenggara pemilu maupun ke pemilih pemilu,” tutup Alex.
