Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menaruh harapan besar bagi perkembangan digitalisasi di Indonesia. Dalam pandangannya, permasalahan bangsa terutama korupsi dapat dieliminasi dan diselesaikan dengan cara digitalisasi.
“KPK berbangga berhadapan dengan para peserta pelatihan ini yang memiliki kemampuan digital di atas saya. KPK dalam hal ini juga sekaligus ingin menagih apa saja sistem digital yang dapat dikembangkan, utamanya dalam membantu pemberantasan korupsi di negeri ini, karena KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi pun tidak bisa bekerja sendirian,” kata Ghufron saat menerima undangan Balitbang SDM Kominfo Republik Indonesia pada pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) dengan tema Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digital yang dilakukan secara daring melalui Zoom, Rabu (10/11/2021).
Ghufron memberi contoh mengenai peran KPK yang tidak bisa bekerja sendirian. Tentang budaya antre misalnya, KPK tidak bisa mengubah orang untuk paham esensi antre secara serta merta.
“Tapi digitalisasi bisa mengubah itu. Dengan adanya digitalisasi bisa membiasakan orang untuk melakukan kebiasaan baik yaitu antre. Jadi dalam memberikan layanan publik, pemerintahan bisa mengadopsi dan membuat sistem tersebut di tempatnya masing-masing. Misal, kereta api kan sudah melakukan itu, orang bisa beli tiket di mana saja (pasar swalayan kecil maupun aplikasi kereta api) dan di situ sangat transparan berapa yang sudah habis, berapa yang masih tersisa,” kata Ghufron.
Ia pun menjelaskan bahwa masalah korupsi bukanlah masalah hukum belaka. Jika hanya dilihat dari perspektif hukum semata, maka yang terjadi hanya menjebloskan koruptor ke penjara saja tanpa menghentikan faktor kriminogennya.
“Nanti seperti nyamuk, KPK melakukan penyemprotan supaya nyamuknya (koruptor) mati. Tapi kalau masih banyak sampah dan genangan-genangan air kan dapat menyebabkan munculnya nyamuk baru karena ada jentik-jentik nyamuk di sana,” kata Ghufron.
Oleh karena itu, lanjut Ghufron memberi pengandaian, perlu banyak peran untuk menjaga agar tidak ada jentik-jentik nyamuk yang menjadi cikal bakal nyamuk berkembang biak (koruptor baru).
Menutup paparannya, Ghufron berharap digitalisasi mampu meningkatkan integritas di tiga lini yakni integritas tata nilai, integritas tata kelola, serta integritas tata sejahtera.
“Transformasi digital perlu dilakukan, lalu pertanyaannya ialah transformasi digital yang bagaimana yang mampu mencegah korupsi tentu Anda sekalian lebih tahu dari kami (KPK). Intinya kan setiap pelayanan publik yang masih bertemu berarti masih bisa ada celah korup,” tegas Ghufron.
