Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya dalam mendampingi PT Angkasa Pura II (AP II) untuk menangani sejumlah aset yang bermasalah. Optimalisasi aset tersebut sejalan dengan tugas KPK dalam fungsi koordinasi dan monitoring.
Dalam audiensi antara AP II dan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta (14/4), Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyampaikan sejumlah persoalan untuk meminta pendampingan maupun penanganan lebih lanjut yang dapat dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak-pihak terkait.
“Kami meminta KPK untuk melakukan pendampingan, pengamanan, dan optimalisasi aset Angkasa Pura II, terutama kami memohon untuk pendampingan satgas berkelanjutan,” ujar Awaluddin.
Direktur Keuangan Angkasa Pura II Dodit Wiweko Probojakti mengatakan bahwa Angkasa Pura II telah mengirimkan surat kepada KPK pada bulan September tahun lalu terkait permintaan penanganan aset-aset bermasalah, aset berpotensi masalah serta pembenahan data administrasi.
“Sudah ditanggapi pula oleh KPK pada bulan yang sama, dan kali ini kami ingin menyampaikan ada 5 aset yang bermasalah, serta 5 aset yang berpotensi masalah dan 2 aset yang perlu pendampingan untuk pembenahan data administrasi,” ujar Wiweko.
Lanjutnya, untuk aset yang bermasalah ada 2 aset yang paling besar yang memerlukan perhatian utama yaitu, dobel pencatatan antara aset yang dimiliki AP II dengan aset yang juga diakui dan sertfikatnya telah diterbitkan oleh BPN Provinsi Sumatera Selatan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan luas 223 hektar dengan nilai NJOP terakhir Rp4,1 triliun.
“Lalu, ada juga aset tanah di Kelurahan Dadap, Kabupaten Tangerang dengan luas sekitar 9 hektar di daerah Pantai Indah Kapuk,” paparnya.
Adapun Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Angkasa Pura II telah menjadi tugas pokok KPK dalam melaksanakan koordinasi dan monitoring.
“Ada kedeputian Korsup Wilayah di KPK, mudah-mudahan ke depannya metode yang digunakan Korwil KPK dalam upaya optimalisasi aset dapat dijalankan sebagaimana seperti yang kita pernah jalankan untuk PLN dan Pertamina dan kita ‘berhasil’ saat itu,” ujar Nawawi.
Terakhir, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar meminta Angkasa Pura II untuk ikut serta dalam pendidikan dan kampanye antikorupsi dengan mendukung kegiatan KPK antara lain membuat spanduk atau baliho di seluruh Angkasa Pura II yang ada di 20 wilayah.
