"Survei Integritas Sektor Publik merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan KPK setiap tahun sejak 2007. Survei ini dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian terhadap lembaga layanan publik yang memberikan layanan kepada mereka.
Penilaian ini didasarkan pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut. Survei Integritas Sektor Publik tahun 2013 dilakukan pada 20 instansi pusat (masing-masing diwakili oleh 2 unit layanan), 5 instansi vertikal (masing-masing 1-2 unit layanan yang tersebar di 33 ibukota provinsi), serta 60 pemerintah kabupaten/kota (masing-masing diwakili 3 unit layanan). Responden dalam survei ini adalah pengguna langsung unit layanan dengan total 15.000 responden. Pengambilan data primer melalui proses wawancara face to face dilaksanakan pada Mei – September 2013.
Hasil SI 2013 menunjukkan rata-rata nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,80. Secara nasional terjadi kenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012 saat KPK terakhir merilis hasil survei yang sama. Rata-rata nilai integritas tahun 2013 yaitu instansi pusat (7,37), instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82). Pada instansi tingkat pusat dan vertikal tidak ada instansi yang mendapatkan nilai integritas di bawah 6,00. Hanya 1 (satu) instansi tingkat pusat yang memperoleh nilai di bawah 7 yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (6,88), sedangkan di tingkat instansi vertikal 4 instansi memperoleh nilai berkisar 6,36 – 6,99 yaitu BPN (6,36), Kementerian Agama (6,54), Polri (6,63) dan Kemenkumham (6,99) dan hanya Mahkamah Agung yang mendapat nilai di atas 7,00 yaitu 7,10. Pada tingkat daerah, masih ada 2 daerah yang memiliki indeks integritas di bawah nilai standar minimal yang ditetapkan KPK (6,00) yaitu Pemko Palangkaraya dan Jayapura dengan nilai masing-masing berurut 5,97 dan 5,68. Indeks Integritas tertinggi tingkat pusat tahun 2013 diperoleh oleh BPOM (7,69), sedangkan untuk instansi vertikal diperoleh Mahkamah Agung (7,10)dan tingkat daerah diperoleh Pemerintah Kota Pare-pare (7,71)"
[file_download url="images/tema/litbang/penelitian/Integritas-sektor-publik-indonesia-tahun-2013.pdf" show_title="no" margin="10px" show_count="no" show_like_count="no" resumable="no" button_text="DOWNLOAD" button_color="#ffffff"]
