Probolinggo - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, menjadi pemateri kuliah tamu dengan tema "Menanamkan Budaya Anti Korupsi, Mewujudkan Pembangunan Nasional yang Berkeadilan", di aula Universitas Nurul Jadid, Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (8/1/2024).
Demi mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif, kesetaraan gender di dunia kerja perlu diperjuangkan. Laki-laki dan perempuan seyogyanya memiliki kesempatan yang sama dalam meniti karier. Namun, perempuan lebih rentan mengalami diskriminasi sehingga permasalahan kesetaraan gender masih menjadi isu yang kompleks sampai saat ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Kepala OIKN Bambang Susantono di Aula Gedung Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Selasa (19/12).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan penghargaan berupa Predikat Informatif dengan nilai 90.02 sebagai Badan Publik untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural pada Tahun 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, dalam agenda Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP), di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta (19/12).
Pemberantasan korupsi merupakan kerja jangka panjang yang butuh komitmen besar dalam implementasinya. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa menggandeng sejumlah pihak, seperti media maupun organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) demi memerangi korupsi di Indonesia.
@KPK_RI :
