Tutup Rangkaian JNBA, KPK Ajak Masyarakat Jawa Barat Bergerak Lawan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menutup rangkaian program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) di Kabupaten Majalengka, Rabu (30/7). Program ini menjadi bagian dari strategi pendidikan KPK yang mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada masyarakat.
Selama lebih dari satu bulan, JNBA hadir di delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, membawa semangat kolektif bahwa gerakan antikorupsi harus tumbuh dari kesadaran masyarakat. Kabupaten Majalengka menjadi titik penutup armada roadshow KPK, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas lembaga penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama.
“Melawan korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat atau penegak hukum. Kita semua punya peran menjaga pemerintahan agar bersih dan berintegritas,” ujar Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Guntur Kusmeiyano dalam kegiatan penutupan JNBA di Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka.
Guntur menjelaskan, KPK secara konsisten mendorong penyebaran sembilan nilai antikorupsi melalui akronim JUMAT BERSEPEDA KK—Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras. “Kami ingin masyarakat menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dari atas ke bawah. Gerakan ini harus tumbuh dari bawah, dari kesadaran warga, dan dijalankan dalam nilai keseharian secara konsisten,” imbuhnya.
Edukasi Lewat Kearifan Lokal
Selama pelaksanaan JNBA, KPK menggelar beragam aktivitas edukatif berbasis lokal, mulai dari pemutaran film antikorupsi, dialog bersama pelajar dan tokoh masyarakat desa, hingga penyuluhan terbuka di ruang-ruang publik seperti car free day dan alun-alun kota.
Kegiatan JNBA juga dilengkapi dengan booth pelayanan publik terpadu yang mempertemukan warga dengan instansi penyedia layanan, sehingga membuka akses informasi secara langsung dan memperkuat transparansi.
“Perang melawan korupsi bukan sekadar perjalanan satu atau dua orang, sebab ini perjuangan kolektif. Kini, saatnya kita kukuhkan tekad bahwa korupsi adalah musuh bersama dan kita harus menghadapinya bersama,” jelas Guntur.
Yang menarik, partisipasi masyarakat sipil turut memperkaya semangat JNBA. Dari Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) hingga kelompok seni Angklung Perempuan Indonesia berusia 61–83 tahun turut berkontribusi menyuarakan nilai integritas melalui seni dan budaya lokal.
Dari Akar Rumput Menuju Budaya Integritas
Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyampaikan rasa bangganya menjadi tuan rumah penutup rangkaian JNBA di Jawa Barat. Meski berlangsung hanya satu hari, kegiatan di Majalengka dinilai sangat kolaboratif, mulai dari senam bersama, edukasi pramuka, kunjungan sekolah, hingga penyediaan layanan publik.
“Ini langkah penting membentuk karakter jujur dan disiplin sejak dini. Orang bijak adalah yang berbicara dengan hati. Kalau hati dijadikan hakim agung dalam bertindak, maka kejujuran dan kepedulian akan tumbuh. Itu kunci membangun kesadaran antikorupsi,” ujar Eman.
Senada, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik. Ia menyampaikan bahwa Kuningan telah mengirim lima ASN tersertifikasi sebagai PAKSI, dan terus memperkuat delapan area intervensi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Kami di Kuningan tidak diam. Sudah ada lima ASN kami yang tersertifikasi sebagai Penyuluh Antikorupsi, dan kami terus memperkuat delapan area intervensi MCP, mulai dari tata kelola anggaran, pelayanan publik, hingga optimalisasi aset daerah,” tuturnya.
Dari Jawa Barat, JNBA Tinggalkan Jejak Inspirasi
Sepanjang Juni hingga Juli 2025, JNBA menyapa delapan wilayah di Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Subang, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kuningan, hingga Majalengka. Tahun ini, KPK menggunakan armada yang lebih fleksibel agar dapat menjangkau wilayah yang sebelumnya belum terjangkau.
JNBA merupakan bagian dari trisula strategi pemberantasan korupsi KPK, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Program ini menjadi wajah pendidikan antikorupsi yang membumi, adaptif, dan mengedepankan pendekatan yang menyentuh hati masyarakat.
Melalui JNBA, KPK berharap pesan antikorupsi tidak berhenti pada seremoni, tetapi tumbuh menjadi gerakan sosial yang nyata, mengakar di tengah masyarakat, dan hadir dalam tindakan sehari-hari.
