Laporan KPK
Memuat data capaian dan kinerja lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK terhadap publik
Peralihan kepemimpinan ini juga terjadi di tengah transisi pemerintahan. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang tertuang dalam misi ke-7 Asta Cita.
Versi Bahasa E-Books
Puluhan tahun sejarah berbicara tentang maraknya perlawanan yang muncul terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mulai dari seteru separatisme yang sporadis hingga sistematis atau yang dikenal dengan corruptors fight back. Tak ayal, lembaga-lembaga antikorupsi yang selama ini telah terbentuk pun harus pasrah pada kenyataan pahit: bubar sebelum menyelesaikan secara tuntas agenda pemberantasan korupsi yang diemban.
Versi Bahasa
Lampiran Data keuangan tahun berjalan KPK merupakan laba bersih yang telah dipotong pajak
Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam penggunaan anggaran
Dalam mengawal transisi kepemimpinan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, KPK dituntut untuk tetap profesional dalam penegakan hukum. Penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang dilakukan KPK di tahun 2024 tidak hanya menyasar pada kerugian negara, tetapi juga mengoptimalkan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Korporasi. Tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan pengembalian aset hasil TPK yang sebesar-besarnya ke negara.
Versi Bahasa E-Books
Tahun 2023 merupakan salah satu periode yang penuh dinamika dalam pemberantasan korupsi. Berbagai tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan harus dihadapi dan disikapi KPK agar tidak mengancam upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipundemikian, upaya tersebut tidaklah selalu terlaksana sesuai rencana dan harapan. Belum tercapainya berbagai indikator kinerja pemberantasan korupsi pada tahun 2023 seperti Indeks Perilaku Antikorupsi dan Skor Penilaian Integritas menunjukkan bahwa KPK harus semakin bekerja cerdas dan bekerja keras, dituntut lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Lebih dari itu, kolaborasi KPK dengan seluruh mitranya, baik di dalam maupun di luar negeri harus semakin diperkuat agar dapat mengakselerasi pencapaian pemberantasan korupsi di Indonesia yang lebih optimal.
Versi Bahasa E-Books Memuat data penyediaan informasi dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh KPK selama setahun
PPID KPK terus serius dalam mendukung keterbukaan informasi publik, melaluicara lain yaitu peningkatan layanan publik secara ofline maupun online dankegiatan edukasi terhadap berbagai data, informasi dan kebijakan PPATK. Melalui laporan ini, kami menyajikan informasi pertanggungjawaban dalam bentukLaporan PPID Tahun 2023. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.
Versi Bahasa
Setelah melewati masa Pandemi Covid-19, tepatnya bulan Juni 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi kembali membuka layanan tatap muka, namun selain layanan tatap muka, layanan tidak langsung (secara online) masih tetap difasilitasi oleh KPK untuk mempermudah masyarakat dalam hal penyediaan informasi. Pelayanan tidak langsung dapat dilakukan melalui email, telepon, surat, twitter @PIP dan demo. KPK selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik demi terwujudnya pelayanan informasi publik yang integratif, optimal, akuntabel dan transparan
Versi Bahasa Memuat data capaian dan kinerja Dewan Pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik
Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran Dewas dalam memperkuat KPK, sekaligus mengajak semua pihak untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Versi Bahasa
Memang sudah semestinya dalam sebuah perjalanan, akan ada jalan datar, menurun, maupun mendaki. Jika ingin perjalanan nyaman, kita bisa memilih jalanan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan ke puncak mana pun. Dewan Pengawas KPK memilih untuk melalui jalan mendaki yang terjal, mengusut perkara etik yang melibatkan Ketua KPK. Perjalanan ini 4 merupakan perjalanan yang akan terus dicatat di Republik Indonesia.
Versi Bahasa Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara pada KPK
Penyusunan laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2024 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan qan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
Versi Bahasa
Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bergunakepada para pemakai laporan khusunya sebagai sarana untuk meningkatkan pakuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPK.
Versi Bahasa