KPK

Gratifikasi Online

Laporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi untuk kenyamanan lebih pasti

Selengkapnya

Lihat Website

Layanan Informasi Publik

Akses resmi layanan informasi, pemberitaan, dan publikasi dari KPK

Selengkapnya

Lihat Website

Lapor Harta Kekayaan

Cegah praktik korupsi dan pantau pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara

Selengkapnya

Lihat Website

Pengaduan Masyarakat

Suarakan aduan indikasi tindak korupsi, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh KPK

Selengkapnya

Lihat Website

⚠️ Info Klarifikasi ⚠️

Pengumuman Klarifikasi Terkait Beredarnya Surat Palsu Rekomendasi Pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur Tahun 2026

Lebih Lanjut

Berita

08 Okt 2026 KPK Dorong Penguatan Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat

Siaran Pers

06 Okt 2026 KPK Luncurkan Hasil SPI Pendidikan 2026: Peta Jalan Perbaikan Pendidikan Nasional

Lapor Pengaduan Layanan Publik KPK

Lapor

KPK dalam aksi berantas dan cegah korupsi serta gratifikasi Baca Statistik

863.518

Sudah Lapor LHKPN ( Periode Januari - 31 Maret 2026 )

Total Jumlah yang telah menyampaikan LHKPN

1280

Jumlah Pengaduan Masyarakat Update Per Maret 2026 | TW I

KPK telah menerima dan menelusuri Iaporan indikasi korupsi dari masyarakat selama Januari - Mei 2025

Proses Penyidikan Periode Januari - 31 Maret 2026

Proses Penyidikan yang dilakukan KPK

1596

Jumlah Objek Gratifikasi Updated : Per-Maret 2026 | TW I

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya

Ruang Literasi Ruang Literasi adalah Forum pembelajaran publik yang membahas perkara-perkara korupsi dari berbagai perspektif secara komprehensif. Manfaatkan buku Jejak Korupsi sektor Sumber Daya Alam "Menganiaya Alam, Merusak Manusia" sebagai bahan diskusi dan pembelajaran.

ACFFest 2026 Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) merupakan ajang kreasi, eksibisi, dan forum diskusi yang digagas dan dikelola oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK. Tahun 2026 menjadi tahun ke-12 perayaan ACFFEST dengan mengangkat tema “Dari Lensa, Integritas Terjaga!”. ACFFEST pertama kali digelar pada tahun 2013, dan program tahun ini masih mengusung harapan yang sama: mengajak partisipasi aktif dan kritis dari generasi muda Indonesia dengan menuangkan ide dalam bentuk audio-visual sebagai kontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kampanye nilai-nilai antikorupsi.

Pariwara Antikorupsi Pariwara Antikorupsi adalah kampanye publik yang menyebarkan pesan antikorupsi secara kreatif lewat media massa, media sosial, kampanye digital, dan aksi langsung. Program ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMD, media, dan praktisi periklanan untuk menggaungkan nilai integritas dan transparansi, khususnya di layanan publik.

Video KPK

KPK RI https://www.youtube.com/@KPK_RI

BEDA SITAAN DAN RAMPASAN

Korupsi bukan cuma soal pelaku, tapi juga soal aset yang harus kembali ke negara. Kawanaksi!, Pernah lihat penyitaan uang atau aset mewah? Itu bisa jadi barang sitaan atau barang rampasan. Sekilas mirip, tapi berbeda. Barang sitaan digunakan dalam proses hukum, sedangkan barang rampasan adalah hasil putusan pengadilan yang sah untuk negara. KPK memastikan semuanya tidak hilang, tapi kembali untuk kepentingan publik. Yuk simak pembahasan beda barang sitaan dan rampasan di KPKPedia.

DARI GAGASAN MENJADI AKSI

Lima puluh anak muda dari 21 provinsi dipertemukan dalam satu ruang untuk belajar, berdiskusi, berkolaborasi, dan memperluas perspektif tentang integritas serta peran generasi muda dalam mendorong perubahan menjadi aksi nyata. Melalui Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2026, beragam gagasan lahir dan pengalaman dibagikan. Dari proses itu, berbagai gagasan tidak berhenti sebagai diskusi, melainkan diterjemahkan menjadi rencana aksi yang siap dijalankan di daerah masing-masing. Simak perjalanan lengkap mereka dalam Kelana Aksi Episode SINTESIS 2026: Dari Gagasan Menjadi Aksi!

MERAJUT INTEGRITAS DALAM RUANG INFORMASI

KPK melalui Biro Humas menghadirkan ruang kolaborasi di Manado bersama pemerintah daerah, insan pers, dan komunitas kreatif. Melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan, Matrikulasi Pemberantasan Korupsi, dan Temu Kawan Artsy, berbagai pihak dipertemukan untuk memperkuat komunikasi publik, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui komunikasi publik yang mampu menjangkau dan dipahami masyarakat. Simak selengkapnya upaya membangun transparansi informasi melalui kolaborasi pemerintah daerah, media massa, dan komunitas kreatif di Sulawesi Utara.

PANCASILA HIDUP DALAM TEGAKNYA INTEGRITAS || MEJA PIMPINAN

Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar mengenang sejarah. Ini adalah momentum untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial bukan hanya lima sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang perlu diwujudkan melalui kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Lantas, bagaimana Pancasila dapat menjadi fondasi membangun budaya antikorupsi dan karakter berintegritas? Di Meja Pimpinan, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengulas bagaimana nilai Pancasila dapat hidup dalam perilaku sehari-hari di keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Saksikan selengkapnya Meja Pimpinan: “Pancasila Hidup dalam Tegaknya Integritas” di kanal di YouTube KPK RI.

KPK 24 JAM | PEKAN PERTAMA OKTOBER, 2026

Pendidikan antikorupsi dan penguatan tata kelola mewarnai langkah KPK pada pekan pertama Oktober. Melalui program KPK Mengajar, KPK menghadirkan pendidikan antikorupsi bagi para siswa di Kabupaten Bandung Barat untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak bangku sekolah. Di sisi lain, KPK juga mendorong penguatan tata kelola dan perlindungan hukum dalam pembahasan RUU BUMD, dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik, penguatan sistem integritas, serta mitigasi risiko korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah. Selengkapnya dalam KPK 24 Jam

MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT UNTUK TAHU

Di tengah tuntutan untuk selalu terlihat, Benny Joshua Mamoto memilih bekerja dalam senyap. Baginya, integritas tidak dibuktikan dengan banyak bicara, melainkan dengan hasil dan tanggung jawab, mulai dari membongkar jaringan terorisme, menangani kasus-kasus berisiko tinggi, dan saat ini mengawasi integritas di KPK sebagai anggota Dewan Pengawas. Dalam bincang Meja Pimpinan, Benny Mamoto berbagi pandangan tentang kepemimpinan, pengawasan, integritas, tantangan menjaga marwah institusi KPK, serta pentingnya bekerja dengan hasil, bukan pencitraan. Sebuah perbincangan yang penuh pelajaran tentang bagaimana membentuk karakter, keteladanan, dan pengabdian untuk negeri.

TUTUP CELAH, CEGAH KORUPSI BERULANG DI DAERAH || BINCANG DI KPK

Korupsi tidak terjadi begitu saja. Selalu ada celah yang dimanfaatkan, dan celah itu dapat dideteksi serta diperbaiki. Melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK melakukan mitigasi risiko, mendeteksi potensi korupsi berbasis data, hingga mendorong perbaikan tata kelola di pemerintah daerah. Mengapa operasi tangkap tangan masih terjadi meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan? Bagaimana KPK mengidentifikasi red flag sebelum korupsi terjadi? dan apa peran masyarakat dalam mempersempit ruang korupsi? Temukan jawabannya dalam Bincang KPK bersama Kepala Satuan Tugas Direktorat Korsup Wilayah 3, Azril Zah. Diskusi ini mengulas berbagai modus korupsi di daerah, strategi pencegahan pasca penindakan, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.